TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai kritik masyarakat terhadap DPR RI merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi.

Namun, ia mengingatkan agar kritik itu tidak berubah menjadi kebencian yang justru berpotensi memperlebar jurang perpecahan bangsa.

Baca juga: Momen Pedemo Sibuk Live Streaming TikTok Saat Massa Bentrok dengan Aparat di Depan Gedung DPR

Pernyataan Idrus disampaikan menyusul aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025). Dalam aksi tersebut, sebagian massa menyuarakan desakan agar DPR dibubarkan.

“Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, kita lahir dari kebersamaan. DPR ada untuk masyarakat Indonesia. Kalau ada polemik, mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana,” kata Idrus, Rabu (27/8/2025).

Idrus menegaskan, DPR merupakan lembaga konstitusional yang keberadaannya diatur langsung dalam UUD 1945. Dengan demikian, seruan pembubaran DPR tidak dapat dilakukan  Karena itu, saya menilai seruan tersebut tidak realistis dan berpotensi menyesatkan sebagian masyarakat,” ujarnya.

Meski begitu, Idrus memahami alasan kemarahan publik. Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp 50 juta per bulan. Kenaikan itu disebut sebagai kompensasi atas rumah dinas DPR di Kalibata yang tidak lagi memadai.

Menurut Idrus, kebijakan tersebut memang menimbulkan kesan bahwa DPR kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi situasi ekonomi sulit.

“Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi. Tapi jangan sampai komunikasi terputus. Kalau rakyat hanya marah, DPR membela diri, masalah tidak akan selesai,” katanya.

Lebih lanjut, Idrus mengajak masyarakat dan para wakil rakyat untuk membangun kesadaran kolektif. Ia menggunakan istilah budaya Jawa, kepeneran politik, yakni kemampuan merespons suatu persoalan dengan bijak sebagai jalan menuju “kebenaran substantif” untuk kepentingan rakyat.

“Dalam agama pun sudah dijelaskan, jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil,” ujarnya.

Menurut Idrus, kritik publik seharusnya diolah menjadi bahan perbaikan kebijakan, bukan sekadar memperuncing jurang politik. Di sisi lain, ia juga meminta anggota DPR meningkatkan kepekaan terhadap kondisi rakyat.

“Kalau komunikasi diperbaiki, saling menghormati dijaga, saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak,” kata Idrus.

Baca juga: Update Demonstrasi di Depan Gedung DPR: Massa Tutup Jalan Tol, Lalu Lintas Macet Total

Mahfud MD: DPR Tetap Instrumen Konstitusi

Sejalan dengan Idrus, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, juga meminta publik tidak terjebak pada tuntutan membubarkan DPR.

Melalui podcast di kanal YouTube pribadinya, Mahfud menyebut DPR, sekeras apa pun kritik yang diterima, tetaplah bagian dari sistem demokrasi.

“Semarah-marahnya rakyat, DPR tetaplah instrumen konstitusi. Itu lebih baik daripada membubarkan DPR dan partai politik,” ujar Mahfud.

Mahfud menilai, unjuk rasa pada 25 Agustus lalu merupakan bentuk kekecewaan rakyat. Namun, sebagian masyarakat yang tidak memahami tata cara bernegara melihat pembubaran DPR sebagai jalan pintas, padahal secara hukum itu tidak mungkin dilakukan.