TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus menilai, DPR bersikap tidak bijak dan terkesan pengecut karena tidak merespons aksi massa yang telah berlangsung pada Senin (25/08/2025) dan Kamis (28/08/2025).

Formappi adalah singkatan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada pengawasan dan advokasi terhadap kinerja parlemen Indonesia, khususnya DPR dan MPR

Dia menyebut, selama empat hari massa mendatangi kompleks parlemen, tak sekalipun DPR sebagai lembaga menjumpai massa atau sekadar memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disuarakan pendemo.

"Respons yang muncul justru adalah pernyataan konyol anggota DPR Sahroni yang mendukung aparat untuk menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur," ujar Lucius kepada wartawan. 

Menurutnya, tuntutan massa jelas berpusat pada DPR karena berkaitan dengan tunjangan dewan yang dinilai terlalu tinggi.

"Alasannya karena tunjangan DPR dinilai terlalu tinggi sedangkan rakyat kebanyakan sedang kesulitan secara ekonomi. Tujuan aksi demonstrasi agar tunjangan-tunjangan tak masuk akal itu dibatalkan sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat," tuturnya.

Lucius menyayangkan DPR yang memilih menghindar dari rakyat. Ia menyebut, rapat-rapat bahkan ditiadakan agar anggota DPR tidak berhadapan langsung dengan massa.

"Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar. Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa. Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak 'pengecut'," kata Lucius.

Ia menegaskan bahwa aksi massa ini murni ditujukan kepada DPR, bukan pihak lain. Karena itu, seharusnya DPR bertanggung jawab penuh untuk menghadapi tuntutan rakyat.

"Bagaimana bisa DPR sebagai wakil rakyat justru takut dengan rakyatnya sendiri. Siapa sesungguhnya anggota-anggota DPR ini. Bagaimana bisa mereka mengaku wakil rakyat, tetapi tak mau bertemu dengan rakyat?" katanya lagi.

Lucius juga mengingatkan bahwa hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR sama saja dengan hilangnya legitimasi sebagai wakil rakyat. 

"Fungsi DPR sebagai wakil rakyat itu didasarkan pada kepercayaan. Kalau rakyat tidak percaya lagi seperti yang terlihat dalam aksi massa sepekan ini, ya harusnya tak ada alasan lagi anggota DPR melanjutkan perannya sebagai wakil rakyat," ujarnya.

Menyoroti jatuhnya korban dalam aksi terbaru, Lucius mendesak DPR segera mengambil sikap.

"Dengan jatuhnya korban dilihat rakyat, DPR harus segera menyatakan sikap resmi mereka sekaligus memastikan aparat keamanan bekerja profesional dan tidak menggunakan kekerasan," ujar Lucius.