Pakar dan Media Asing Soroti Demo di Indonesia, Statement Prabowo Soal Makar Dikritik Amnesty

Rheza Shendy Pratama (21), mahasiswa Universitas AMIKOM Yogyakarta: tewas diduga akibat penganiayaan selama bentrokan dengan aparat di kawasan Ring Road Utara, depan Markas Polda DIY, Yogyakarta, Minggu (30/8/2025).

Ekspresi Kemurkaan Masyarakat

Demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia menuai sorotan dari sejumlah pakar hingga dimuat di media internasional.

Direktur Indonesia Institute di Australian National University, Dr. Eve Warburton menilai, aksi demonstrasi merupakan bentuk kemarahan masyarakat Indonesia ketika dihadapkan pada lebarnya kesenjangan sosial.

"Ketika pemerintah sedang menerapkan langkah-langkah penghematan, dan di saat warga merasa tidak aman secara ekonomi, gagasan bahwa kelas politik Indonesia yang sudah kaya akan mengalami peningkatan pendapatan membuat masyarakat marah, dan mereka pun turun ke jalan untuk mengekspresikan kemarahan tersebut," ujar Dr. Eve Warburton, sebagaimana tertuang dalam artikel How the death of a delivery driver ignited Indonesia di laman BBC, Selasa (2/9/2025).

Sementara, profesor Kajian Asia (Asia Study) di Asia Institute di University of Melbourne, Vedi Hadiz, menyoroti anggota DPR RI yang mendapat berbagai macam tunjangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintahan Prabowo.

Tingginya gaji anggota DPR kala masyarakat dihimpit kesulitan ekonomi, jelas menunjukkan adanya ketidakadilan sosial.

"Kaum elit tampak terisolasi dalam kehidupan mewah – seperti yang terlihat dari fasilitas selangit yang diterima anggota parlemen – yang mengikis rasa keadilan masyarakat," jelas Vedi Hadiz, dalam artikel BBC yang sama.

Respons Prabowo Disorot Amnesty International

Adapun tanggapan Presiden RI Prabowo Subianto atas gejolak politik baru-baru ini juga mendapat sorotan tajam dari Amnesty International, organisasi non-pemerintah internasional yang berjuang membela dan melindungi hak asasi manusia (HAM).

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Minggu (31/8/2025) lalu, Prabowo mengumumkan, partai-partai politik di Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengurangi tunjangan anggota DPR RI.

Namun, ia juga mengatakan telah memerintahkan militer dan polisi untuk menindak tegas pihak-pihak yang dianggap perusuh dan penjarah, setelah insiden penjarahan di rumah beberapa anggota dewan, seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, Uya Kuya, hingga Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.

Ia menyatakan, unsur-unsur kekerasan dalam aksi tersebut menyerupai tindakan terorisme dan makar.

"Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai keliatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme," kata Prabowo.

Amnesty International mengatakan, pemberian label 'makar' dan 'terorisme' kepada para pengunjuk rasa mengabaikan alasan yang mendasari protes masyarakat.