Gerakan Nurani Bangsa Minta 17+8 Tuntutan Rakyat Tak Hanya Didengar, Tapi Dikerjakan

Tayang: Rabu, 3 September 2025 21:26 WIB

Penulis: Gita Irawan

Editor: Adi Suhendi

Gerakan Nurani Bangsa Minta 17+8 Tuntutan Rakyat Tak Hanya Didengar, Tapi Dikerjakan

Tribunnews.com/ Gita Irawan

GERAKAN NURANI BANGSA - Gerakan Nurani Bangsa yang terdiri dari sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang meminta agar 17 + 8 Tuntutan Rakyat kepada enam pihak yakni Presiden, DPR, Partai Politik, TNI, Polri, dan Kementerian di Sektor Ekonomi yang kini tengah viral di media sosial tidak hanya didengar, tapi juga dikerjakan. Laode M Syarif, Alissa Wahid, dan Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan padangannya dalam konferensi pers pernyataan sikap Gerakan Nurani Bangsa di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (3/9/2025).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Nurani Bangsa yang terdiri dari sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang meminta agar 17 + 8 Tuntutan Rakyat kepada enam pihak yakni Presiden, DPR, Partai Politik, TNI, Polri, dan Kementerian di Sektor Ekonomi tidak hanya didengar, tapi juga dikerjakan.

Gerakan Nurani Bangsa sendiri digerakkan Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Franz Magnis-Suseno SJ, Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, dan Alissa Wahid.

Selain itu ada juga, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Ery Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.

Menjawab pertanyaan wartawan, Laode M Syarif mengatakan tidak ada satupun 17+8 Tuntutan Rakyat yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Gerakan Nurani Bangsa meski bahasanya agak berbeda.

Selain itu, ia berharap agar 17 + 8 Tuntutan Rakyat tidak hanya didengarkan melainkan juga dikerjakan.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers pernyataan sikap Gerakan Nurani Bangsa di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (3/9/2025).

"Karena beliau-beliau (penggerak Gerakan Nurani Bangsa) ini adalah orang yang lebih senior. Tetapi saya terus terang juga kaget ketika menerima (pernyataan sikap Gerakan Nurani Bangsa) itu ada kata murka di dalam. Jangan sekali itu orang tua-orang tua ini bilang ada murka seperti ini. Jadi itu juga teramplifikasi di dalam tuntutan yang 17 + 8," kata Laode.

"Karena itu kita berharap bahwa jangan cuma dengar itu doang. Kerjain itu apa yang diminta oleh orang tua dan anak muda ini," lanjut Laode.

Lukman Hakim Saifuddin meminta agar segala aspirasi, masukan, saran, dan kritik didengar, dikaji, dipertimbangkan, serta dilaksanakan.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah merespons 17 + 8 Tuntutan Rakyat maupun aspirasi masyarakat lain termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

"Jadi kita ingin memohon, meminta Presiden memimpin. Kepala Negara perlu ada juru bicara, tidak harus Presiden. Presiden bisa menunjuk juru bicara yang menjelaskan bahwa segala aspirasi itu ada progresnya," kata Lukman.

"Jadi masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cukup bahwa pemerintahan ini bekerja, sedang berproses diri menyikapi berbagai tuntutan itu," sambung dia.

Putri sulung Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alissa Wahid memandang 17 + 8 Tuntutan Rakyat adalah inisiatif yang menggembirakan.

Ia pun memandang isi 17 + 8 Tuntutan Rakyat juga komprehensif dan operasional.

"Lalu pertanyaannya bagaimana mengawalnya? Ya lewat media sosial juga. Itu juga sangat penting selain juga kerja-kerja mengawal secara langsung," pungkasnya.