TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) oleh seorang warga sipil bernama Subhan. 

Gugatan ini terkait syarat pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 lalu.

“Syarat menjadi Cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI,” ujar Subhan saat dihubungi, Rabu (3/9/2025).

Dalam perkara ini, Subhan menggugat Gibran bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, keduanya diduga melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

“PMH perdata bersama KPU,” kata Subhan menambahkan.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. 

Perkara itu didaftarkan pada Jumat (29/8/2025) lalu.

Untuk saat ini detail petitum gugatan belum terunggah karena sidang perdana baru akan digelar pada Senin (8/9/2025). 

Subhan menyebut penjelasan lengkap isi gugatan akan disampaikannya setelah persidangan pertama.

Gugatan perdata merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum ke pengadilan.

Berbeda dengan perkara pidana yang fokus pada pelanggaran terhadap negara atau umum, gugatan perdata biasanya berkaitan dengan individu, perusahaan atau organisasi yang melawan hukum.

Pernah Digugat 2023 Lalu

Gibran juga pernah digugat pada 2023 lalu menjelang Pilpres 2024.