Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI

Puan Minta Maaf Atas Perilaku dan Ucapan Wakil Rakyat yang Tak Berkenan

Tayang: Jumat, 5 September 2025 16:07 WIB

Baca tanpa iklan

Penulis: Chaerul Umam

Editor: Acos Abdul Qodir

Baca Selanjutnya: 3 Terdakwa Anggota TNI Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN Tak Lagi Pakai Baret Merah dalam Sidang

✖

Puan Minta Maaf Atas Perilaku dan Ucapan Wakil Rakyat yang Tak Berkenan

Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra

GAJI TUNJANGAN RUMAH DPR - Ketua DPR RI Puan Maharani bersama para wakil ketua DPR Saan Mustopa, Adies Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurijal saat jumpa pers di Senayan, Jakarta (21/8/2025), dalam jumpa pers di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Puan menanggapi kritik publik terkait tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.

“Kami ingin mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Tapi tentu ada juga UU yang perlu dibahas cepat karena kebutuhan mendesak pemerintah,” ucapnya.

Aspirasi dari Majelis Mujadalah Kiai Kampung

DPR MINTA MAAF — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf atas perilaku dan ucapan anggota DPR yang dinilai menyinggung publik. Pernyataan itu disampaikan saat berdialog dengan tokoh lintas profesi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025), menyusul protes soal tunjangan rumah dan kinerja DPR yang berujung demonstrasi rusuh, kerugian materiil, dan korban jiwa. (Tribunnews.com/Handout)

Perwakilan Majelis Mujadalah Kiai Kampung, Siti Zuhro, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi dua arah antara DPR dan masyarakat lokal.

“Alhamdulillah, kami Majelis Mujadalah Kiai Kampung yang terdiri dari Kiai dan Nyai bertemu dengan Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan juga Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Cucun,” ujar Siti Zuhro.

Ia menyoroti pentingnya DPR menjadi lembaga yang partisipatif dan tidak elitis.

“Yang paling melegakan adalah DPR tidak boleh elitis lagi, tapi DPR yang betul-betul partisipatif, yang mau mendengarkan dan membuka diri untuk terjadinya komunikasi dua arah dengan masyarakat luas,” ujarnya.

Siti Zuhro juga menekankan bahwa aspirasi yang disampaikan berasal dari masyarakat di tingkat kampung, bukan hanya desa, dan mencakup kebutuhan serta harapan yang konkret.

“Kami betul-betul menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di aras lokal itu sampai ke kampung, tentang apa yang mereka rasakan, butuhkan,” ucapnya.

Majelis Mujadalah Kiai Kampung berharap DPR menjalankan fungsi dan wewenangnya secara amanah, termasuk dalam melakukan pengawasan konstruktif terhadap pemerintah.