Ray Rangkuti Sebut Gaji DPR 42 Kali Lipat Gaji Rakyat, Timbulkan Kesenjangan Sosial

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menyoroti kesenjangan antara pejabat negara, khususnya anggota DPR, dengan rakyat.

Menurut aktivis lulusan Fakultas Ushuluddin program studi Aqidah Filsafat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, gaji anggota DPR 42 kali lipat dari pendapatan umum rakyat Indonesia menciptakan kesenjangan sosial.

Atas hal itu ia menilai pendapatan anggota DPR harus diturunkan.

Tunjangan-tunjangan anggota DPR harus dibatasi.

Ia mencontohkan, jika masyarakat rata-rata hanya mendapat Rp 71 ribu per hari, maka anggota DPR bisa menerima hingga Rp 3 juta per hari.

“Itu artinya bisa 42 kali lipat lebih besar. Tunjangan-tunjangannya memang harus dibatasi. Tapi ini bukan hanya soal DPR, pejabat negara secara umum penghasilannya puluhan kali lipat dibanding rakyat,” kata Ray Rangkuti, dihubungi Jumat (5/9/2025).

Baca juga: Tak Hanya Rp100 Juta, Mahfud MD Duga Gaji DPR RI Capai Miliaran: Kalau Masih Korup ya Kurang Ajar

Efek dari itu dikatakannya menimbulkan kesenjangan sosial.

Hal itu bisa dilihat dari flexing, selfie-selfie, wara-wiri ke luar negeri anggota DPR menggunakan uang rakyat.

"Sementara rakyat kesulitan untuk makan, jangankan jalan-jalan, makan saja sudah susah sekarang,” imbuhnya.

Baca juga: Gaji DPR Tembus Rp100 Juta, Kiesha Alvaro Berniat Nyaleg di 2029 Ikuti Jejak Pasha Ungu

Selain kesenjangan sosial, Pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini juga menyoroti adanya kesenjangan politik.

Menurutnya hal itu disebabkan dinasti politik.

“Politik sekarang bertumpu pada keluarga-keluarga. Jadi semakin sedikit orang yang bisa masuk ke dalam ritme politik ini,” ucapnya.

Demonstrasi di DPR berawal dari seruan aksi demonstrasi menyikapi meroketnya tunjangan anggota DPR RI lebih dari Rp 100 juta.

Mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat pun kemudian melakukan aksi unjuk rasa pada Senin, 25 Agustus 2025.

Aksi dipicu adanya kekecewaan publik terhadap DPR RI hingga muncul desakan untuk membubarkan DPR RI.