TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Markas Besar TNI membantah isu penerapan status darurat militer yang membuat warganet khawatir menyusul rangkaian aksi unjuk rasa dan kericuhan di sejumlah wilayah di Indonesia beberapa hari ini.

Isu yang berembus di media sosial menyebut ada rencana penerapan status darurat militer menyusul unjuk rasa berujung kericuhan di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan isu tidak benar dan tidak berbasis pada hukum serta fakta yang ada.

"Kami menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum maupun fakta," kata Freddy saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (5/9/2025).

"TNI telah menyatakan secara resmi bahwa seluruh tindakannya berada dalam koridor konstitusi dan perintah Presiden Republik Indonesia, selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara," lanjut dia.

Ia menegaskan TNI tidak memiliki rencana ataupun niat untuk memberlakukan darurat militer.

Freddy juga menegaskan semua tindakan TNI berada dalam koridor konstitusi.

"Saya tegaskan kembali bahwa TNI tidak memiliki niat, rencana, maupun inisiatif untuk memberlakukan darurat militer. Semua tindakan TNI berada dalam kerangka konstitusi, perundang-undangan, dan arahan Presiden," ucap dia.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat tetap tenang, kritis, dan tidak terprovokasi.

"Masyarakat diminta tetap tenang, kritis, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak berdasar," pungkasnya.