TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak DPR terbuka akan penggunaan dana reses dan aspirasi kepada masyarakat.

Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya.

"Pandangan Partai Buruh dan KSPI terhadap tunjangan rumah anggota DPR RI yang sudah dicabut, Partai Buruh mengapresiasinya," kata Said Iqbal dihubungi Sabtu (6/9/2025).

Baca juga: Formappi Dorong Evaluasi Menyeluruh Semua Jenis Tunjangan Anggota DPR, Tak Hanya Tunjangan Perumahan

Meski begitu ia mengingatkan dalam reformasi DPR juga harus menyasar keterbukaan akses masyarakat.

Akses tersebut terkait penggunaan dana reses dan dana aspirasi yang digunakan setiap anggota DPR.

"Apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Karena dana tersebut sangat besar berasal dari APBN agar tidak dikorupsi penggunaannya oleh anggota DPR," imbuhnya.

Diketahui, pimpinan DPR dan seluruh Ketua Fraksi telah sepakat untuk melakukan penghapusan tunjangan rumah dan pemangkasan sejumlah tunjangan fasilitas anggota dewan.

Atas penghapusan beberapa poin tunjangan anggota DPR RI tersebut, kini terbilang take home pay (THP) anggota DPR RI perbulan sebanyak Rp65.595.730.

Adapun rincian penghasilan gaji anggota DPR RI tersebut sebagai berikut:

1. Gaji Pokok Rp 4.200.000

2. Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420.000

3. Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168.000

4. Tunjangan Jabatan Rp 9.700.000

5. Tunjangan Beras Pejabat Negara Rp 289.680

6. Uang Sidang/Paket Rp 2.000.000

Baca juga: 6 Poin Kesepakatan DPR, Tunjangan Rp 50 Juta Dihapus hingga Tindak Lanjut Penonaktifan 5 Anggotanya