Reshuffle Kabinet

Daftar 5 Menteri yang Kena Reshuffle Prabowo: Sri Mulyani hingga Budi Arie

Tayang: Senin, 8 September 2025 15:59 WIB

Diperbarui: Senin, 8 September 2025 16:33 WIB

Baca tanpa iklan

Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto

Editor: Sri Juliati

Baca Selanjutnya: Terdakwa Kasus Sertifikasi K3 Irvian Bobby, Tolak Jawab Pertanyaan Soal Punya 3 NIK KTP

✖

Daftar 5 Menteri yang Kena Reshuffle Prabowo: Sri Mulyani hingga Budi Arie

Kolase Tribunnews.com

5 MENTERI DI-RESHUFFLE - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025) hari ini. Ada lima menteri yang terkena reshuffle yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan; Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding; Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi; serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo. Selain itu, adapula penunjukkan menteri di kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah yang diisukan akan dijabat oleh Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Para menteri baru ini akan dilantik pada Senin sore di Istana Negara, Jakarta.

Setelah itu, dirinya pun diisukan akan menjadi menteri setelah lembaga haji dan umrah tersebut dijadikan kementerian.

Adapun perubahan nomenklatur itu sudah dituangkan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah disepakati oleh Komisi VIII DPR dan pemerintah pada 26 Agustus 2025 lalu.

Pasca disahkannya revisi tersebut, dukungan muncul terhadap Gus Irfan untuk menjadi Menteri Haji dan Umrah.

Salah satunya dari Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid.

Tak cuma Gus Irfan, dukungan juga disampaikan terhadap Dahnil Anzar yang menjabat sebagai Wakil Kepala BP Haji untuk menjadi wamen.

"Tentu kita dukung agar mereka berdua (Gus Irfan dan Dahnil) dilantik Presiden menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji, dengan harapan terwujudnya keinginan umat agar penyelenggaraan haji ke depan menjadi lebih baik, lebih profesional, dan tidak mengulangi masalah seperti pada penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya."

"Dan tentu juga agar dapat memenuhi harapan Presiden Prabowo dengan dihadirkannya Kementerian Haji yang terpisah dari Kementerian Agama,” ujarnya, dikutip dari laman MPR, Senin sore.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)