TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Jeritan masyarakat adat dari kawasan Danau Toba akhirnya menggema di ruang rapat DPR RI. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi XIII DPR RI pada Selasa (9/9/2025), sejumlah tokoh adat dan perwakilan organisasi pendamping menyampaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso dan anggota Dewi Asmara itu menjadi panggung bagi masyarakat untuk menyuarakan penderitaan yang mereka alami selama bertahun-tahun. 

Ketua Satgas Lembaga Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Ordo Fransiskan Kapusin Provinsi Medan, Walden Sitanggang, menyebutkan bahwa intimidasi dan kekerasan terhadap warga adat masih terus terjadi.

“Tiga orang terluka, satu di antaranya kritis. Anak-anak mengalami trauma karena kejadian itu berlangsung saat mereka berada di rumah,” ungkap Walden dalam forum tersebut.

Ia juga menuding PT TPL melakukan penanaman paksa di lahan masyarakat tanpa persetujuan. 

Menurutnya, keberadaan perusahaan tersebut telah menimbulkan penderitaan berkepanjangan di berbagai wilayah ulayat adat.

Baca juga: Ephorus HKBP Serukan Penutupan PT TPL: Sudah Banyak Korban Jiwa, Masyarakat Batak Terpecah

“Kekerasan, intimidasi, perampasan tanah, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat terus berulang. Rasa takut dan hilangnya rasa aman membuat kami tak punya pilihan selain menyuarakan tuntutan ini,” tegas Walden.

Dalam kesempatan itu, Walden mewakili masyarakat adat meminta DPR RI untuk merekomendasikan pencabutan izin usaha pemanfaatan hutan PT TPL kepada Kementerian Kehutanan. 

Ia juga mendesak agar Pemkab Toba segera mengakui dan melindungi masyarakat adat secara resmi.

Tak hanya itu, DPR RI diminta menyurati Polri agar pendekatan terhadap masyarakat adat dilakukan secara persuasif dan humanis, serta menegakkan hukum secara adil terhadap korban kekerasan.