Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Respons Soal Polemik Tanggul Beton di Cilincing

Menteri atau Kepala ATR/BPN Nusron Wahid angkat bicara terkait polemik tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Chaerul Umam
zoom-in Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Respons Soal Polemik Tanggul Beton di Cilincing
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
PAGAR BETON CILINCING - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Nusron angkat bicara terkait polemik pagar beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam) 

Merespons viralnya tanggul beton di Jakut, Gubernur Pramono Anung bakal memanggil PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk membahas masalah ini.

Pramono Anung akan meminta agar ruang mata pencaharian nelayan tak diganggu oleh aktivitas perusahaan.

"Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut," ungkap Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025), dilansir WartaKotalive.com.

Tanggul beton di Cilincing diketahui dibangun oleh PT KCN, badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

PT KCN merupakan perusahaan patungan antara PT KBN (BUMN) dengan proporsi saham 15 persen dan PT KTU (swasta) sebesar 85 persen.

Sebanyak 25,85 persen PT KBN juga dimiliki Pemprov DKI.

 

Pemprov DKI Tak Keluarkan Izin Pembuatan Tanggul

Rekomendasi Untuk Anda

Lebih lanjut, Pramono Anung menegaskan, bukan Pemprov DKI yang mengeluarkan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan pembangunan tanggul beton itu.

Melainkan, izin tersebut, dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Ini merupakan kewenangan kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara," ucap Orang nomor satu di Jakarta itu.

TANGGUL LAUT BETON - Penampakan tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 kilometer di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/9/2025). Setelah viral dimedia sosial dengan narasi unggahan menyebut keberadaan tanggul yang mengganggu jalur perlintasan nelayan hingga membuat mereka harus memutar lebih jauh untuk melaut. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan tanggul beton yang membentang di laut Cilincing tersebut bukanlah bagian dari proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Tribunnews/Jeprima
TANGGUL LAUT BETON - Penampakan tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 kilometer di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/9/2025). Setelah viral dimedia sosial dengan narasi unggahan menyebut keberadaan tanggul yang mengganggu jalur perlintasan nelayan hingga membuat mereka harus memutar lebih jauh untuk melaut. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan tanggul beton yang membentang di laut Cilincing tersebut bukanlah bagian dari proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

Di sisi lain, Pemprov DKI akan memperhatikan keberlangsungan nelayan dari aktivitas PT KCN.

"Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu tidak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut," jelas mantan Sekretaris Kabinet itu.

 

 

 

Sesuai Minatmu
Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas