TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepemimpinan birokrasi yang kolaboratif dan regulasi kuat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program-program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq mengatakan, pemimpin birokrasi harus mampu memecahkan sekat antar instansi (ego sektoral) dan menjadi motor kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Bekali Mahasiswa Baru, Rektor UKI Dorong Mahasiswa Adaptif di Era Disrupsi

“Di era VUCA (kondisi dunia modern yang berubah sangat cepat dan penuh tantangan), pemimpin birokrasi dituntut untuk adaptif dan visioner, mampu menghubungkan rasionalitas teknokratik dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan birokrasi benar-benar berdampak,” ujar Taufiq dalam pelepasan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXII yang diselenggarakan di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran, dikutip Senin (15/9/2025).

Sejalan dengan Kepala LAN, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, menyampaikan kepemimpinan yang kuat lahir dari proses nyata, bukan sekadar teori.

Pemimpin birokrasi, menurutnya, harus menjadi inisiator lintas sektor yang mampu menjaga arah perubahan.

Sementara itu, dalam Seminar Nasional dan Policy Brief Proper Expo yang diselenggarakan di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, peserta PKN I Angkatan LXII merekomendasikan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera memiliki payung hukum Undang-Undang.

Rekomendasi ini lahir dari temuan di lapangan: kasus keracunan makanan, kesenjangan mutu gizi antar wilayah, lemahnya koordinasi, distribusi yang terlambat, hingga terbatasnya pelibatan UMKM lokal.

Dengan regulasi yang kuat, seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat bersinergi dalam pelaksanaan MBG secara efektif.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyambut baik rekomendasi tersebut.

“Ini adalah wujud nyata sinergi dan kontribusi peserta PKN LAN untuk memperkuat program strategis pemerintah,” ungkapnya.

Baca juga: Prabowo Panggil Kepala Bappisus, Minta Birokrasi Dana Desa dan Pupuk Subsidi Tidak Berbelit-belit

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan komitmen Bapanas untuk mendukung MBG melalui penguatan rantai pasok pangan, sertifikasi vendor, edukasi keamanan pangan, hingga digitalisasi pelaporan.

LAN menekankan regulasi yang kuat harus berjalan seiring dengan kepemimpinan birokrasi yang kolaboratif. Tanpa payung hukum, program MBG berpotensi menghadapi hambatan dalam implementasi.

Sebaliknya, tanpa pemimpin yang visioner dan integritas tinggi, regulasi pun tidak akan optimal dijalankan.

“ASN harus berani menjadi agen perubahan, memastikan kebijakan hadir untuk rakyat, dan membangun jejaring kolaboratif yang berkelanjutan,” tegas Kepala LAN.