Perum DAMRI Buka Rekrutmen untuk Posisi Staf Analis Pengembangan Usaha, Simak Kualifikasinya

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perum DAMRI tengah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Staf Analis Pengembangan Usaha. 

Pendaftaran lowongan kerja DAMRI ini dapat dilakukan secara online melalui link https://bit.ly/StafAnalis-PerumDAMRI.

Mengutip unggahan akun Instagram @damriindonesia, proses registrasi dilakukan paling lambat tanggal 17 September 2025.

Perum DAMRI adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang transportasi darat.

Dalam kegiatan usahanya, DAMRI menyelenggarakan pelayanan angkutan kota, angkutan antarkota, angkutan pemadu moda khusus bandar udara, angkutan antar-jemput, angkutan pariwisata, angkutan logistik, angkutan keperintisan, dan angkutan antarnegara. 

Rekrutmen Perum DAMRI tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

Pelamar dimohon hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan DAMRI.

Selengkapnya, inilah kualifikasi dan berkas persyaratan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Kualifikasi Pelamar

Inilah kualifikasi pelamar untuk daftar posisi Staf Analis Pengembangan Usaha:

1. Pendidikan minimal S1 di bidang yang relevan;
2. Memiliki kemampuan analisis yang kuat, terutama di bidang finansial, legal, dan manajemen risiko;
3. Fleksibel, komunikatif, dan mampu berinteraksi dengan baik dengan berbagai pihak;
4. Proaktif serta memiliki inisiatif tinggi dalam melaksanakan tugas.

Baca juga: Lowongan Kerja BUMN Perum Damri untuk Posisi Mekanik, Lulusan SMA/SMK Bisa Daftar

Berkas Administrasi

Berikut berkas administrasi yang harus disiapkan pelamar:

1. CV Terbaru
2. Pas Foto terbaru
3. KTP
4. KK
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6. Surat Pengalaman Kerja/Paklaring
7. Surat Keterangan Sehat
8. Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir
9. Sertifikat di Bidang Teknik (jika ada)

Deskripsi Pekerjaan

Inilah deskripsi pekerjaan untuk posisi Staf Analis Pengembangan Usaha:

1. Melakukan analisis di bidang finansial, legal, maupun manajemen risiko terkait proyek/kerja sama dengan kementerian dan Lembaga terkait;
2. Menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, baik internal perusahaan maupun eksternal (khususnya kementerian/lembaga terkait);
3. Melakukan koordinasi, pengawalan, dan tindak lanjut proses administrasi pekerjaan;
4. Siap melaksanakan instruksi/penugasan yang berhubungan dengan kebutuhan kementerian atau stakeholder eksternal lainnya.

(Tribunnews.com/Latifah)