Kejagung Limpahkan Bos PT Sritex dan 2 Eks Petinggi Bank BUMD ke Kejari Surakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejagung melimpahkan barang bukti dan para tersangka (Tahap II) kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit tiga bank BUMD kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Surakarta, Selasa (16/9/2025) kemarin.

Adapun para tersangka yang telah dilimpah itu yakni Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mappa dan Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial Bank Bjb Dicky Syahbandinata.

Baca juga: Tanah Milik Eks Bos PT Sritex di Sukoharjo Jateng Disita Kejagung, Ini Penampakannya

"Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara korupsi pemberian kredit PT Sritex kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keteranganya, Rabu (17/9/2025).

Usai dilakukan tahap II nantinya Jaksa Penuntut Umum akan segera menyusun surat dakwaan untuk ketiga tersangka tersebut untuk segera disidangkan.

Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto dan dua tersangka lain sebagai tersangka kasus pemberian dana kredit bank.

Selain Iwan, Kejagung juga menetapkan dua orang lain sebagai tersangka yakni Direktur Utama Bank DKI periode 2020, Dicky Syahbandinata dan Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB periode 2020 Zainuddin Mappa.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, Iwan diduga menyalahgunakan dana pemberian kredit dari bank untuk keperluan pribadi dan bukan untuk perusahaan.

Sedangkan Dicky dan Zainuddin memberikan kredit kepada Iwan namun mengabaikan persyaratan atau prosedur yang berlaku.

"Menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung RI, Rabu (21/5/2025).

Akibat perbuatan para tersangka, Qohar mengatakan, ketiganya diduga telah merugikan keuangan negara Rp 692 miliar.

Qohar pun mengatakan kini para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 UU Tipikor.

Seperti diketahui perusahaan tekstil itu berhenti beroperasi pada Sabtu 1 Maret 2025 karena bangkrut dan tak mampu melunasi utang-utangnya yang disinyalir mencapai Rp 30 triliun.

Sebelumnya Sritex resmi dinyatakan pailit pada Rabu 23 Oktober 2024 setelah Pengadilan Negeri Niaga Semarang mengabulkan putusan PT Indo Bharat Rayon.