Dia membeberkan empat indikator terjadinya keracunan MBG, yakni higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, dan ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat.

Qodari mengatakan bahwa kasus keracunan MBG dapat ditekan apabila setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikasi yang jelas, seperti sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi dari Kementerian Kesehatan.

“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” imbuh Qodari.

Mengenai MBG

MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang berjalan sejak 6 Januari 2025, dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Tujuan awalnya menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Dengan target penerima  82,9 juta orang.

Program ini pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Muncul dua opsi untuk tetap menghentikan sementara dengan evaluasi menyeluruh atau menghentikan dengan mengalihkan anggarannya untuk pendidikan.

Opsi ini mengemuka dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan para warga yang mulai was-was karena anak-anaknya selama ini menerima MBG di sekolahnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya mengevaluasi ketat setiap insiden keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk melakukan pemulihan atau recovery pada anak-anak yang menjadi korban.

Ia menyebut bahkan sebagian besar anak tetap antusias mengonsumsi MBG usai insiden keracunan.