RI Hadapi Krisis Sampah, Penambahan TPA Baru Bukan Solusi, Justru Bisa Picu Konflik Sosial

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Negara Republik Indonesia (RI) saat ini menghadapi krisis sampah yang semakin mengkhawatirkan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, produksi sampah nasional mencapai sekitar 35 juta ton per tahun, dengan lebih dari 61 persen di antaranya tidak terkelola secara memadai.

Baca juga: Demo Ibu-ibu di DPRD Jabar, Tuntutan hingga Samakan Gedung Dewan dengan Tempat Sampah

Sebagian besar sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) yang sudah melebihi kapasitas. Penambahan TPA baru dinilai bukan lagi jawaban, karena keterbatasan lahan dan risiko pencemaran lingkungan. Laporan IPCC bahkan menyebut TPA menyumbang emisi gas metana sekitar 2–3 persen dari total emisi nasional.

Pengamat dan Praktisi Pengelolaan Sampah, Bijaksana Junerosano menegaskan, TPA tidak dapat lagi menjadi andalan utama dalam menanggulangi masalah sampah di masa depan.

“TPA tidak lagi bisa menjadi solusi utama karena keterbatasan lahan yang memenuhi persyaratan, risiko pencemaran lingkungan, dan dampak kesehatan yang signifikan. Di Indonesia, membuka lahan TPA baru selalu menimbulkan konflik sosial,” ujarnya, Jumat  (26/9/2025).

Pria yang akrab disapa Sano ini menilai teknologi Waste to Energy (WtE) dapat menjadi terobosan penting dalam pengelolaan sampah nasional.

Waste to ​Energy (WtE) adalah teknologi yang mengubah sampah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan, seperti listrik, panas, atau bahan bakar.

Proses ini merupakan bagian dari pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus menyediakan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan bahan bakar fosil.

“WtE tidak hanya mengurangi emisi dengan mengolah sampah yang seharusnya menghasilkan metana di TPA, tetapi juga menghasilkan energi untuk kebutuhan masyarakat dan industri. Teknologi ini mendukung transisi energi dari ketergantungan pada fosil menuju energi rendah karbon,” jelasnya.

Baca juga: Target 100 Persen Sampah Terkendali Tahun 2029, Sistem Open Dumping di TPA Bakal Dilarang

Beberapa negara seperti Jerman, Jepang, dan Tiongkok disebut Sano sebagai contoh sukses penerapan WtE. Jerman mengintegrasikan WtE dengan prinsip ekonomi sirkular, sementara Jepang menonjolkan transparansi pemantauan emisi.

“Kontrol emisi yang baik adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa dinegosiasikan dalam pengadaan WtE,” tegasnya.

Sano menekankan bahwa proyek WtE harus dijalankan dengan koordinasi yang kuat. Pemerintah pusat, menurutnya, perlu mengambil peran sebagai pengarah utama karena proyek ini membutuhkan investasi besar dan standar teknologi tinggi untuk mencegah risiko pencemaran.

“Tanpa orkestrasi yang efektif, proyek ini bisa menghadapi risiko seperti ketidakstabilan pasokan sampah, emisi yang tidak terkontrol, dan keberlanjutan pembiayaan yang layak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan Danantara, lembaga yang dapat memastikan tata kelola WtE lebih terarah.

Sano merujuk pada pengalaman Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, dimana belum ada kejelasan pemimpin pelaksana sehingga investor swasta kerap harus bergerak sendiri.

“Dengan adanya Danantara dan dukungan Perpres WtE yang baru, kepemimpinan yang menyatukan semua pihak diharapkan dapat berkoordinasi dengan lebih baik,” kata Sano.