TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis politik dan pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, Ph.D, menegaskan bahwa publik tidak boleh dibius oleh kegaduhan politik pasca peristiwa di akhir bulan Agustus 2025.

Menurut dia yang harus dikedepankan adalah bukti nyata bahwa Polri di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bekerja maksimal menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, dan menghadirkan rasa keadilan.

Sebagai akademisi dengan latar belakang filsafat politik dari Universitas Indonesia dan Universität Wien, Austria, Boni menilai framing politik yang mengaitkan reformasi Polri dengan pergantian pucuk pimpinan adalah sesat logika.

"Kalau kita objektif, di bawah Jenderal Sigit, Polri telah membuktikan kerja nyata yang memperkuat sendi bangsa, bukan melemahkannya," ujar Boni, Minggu (29/9/2025).

Boni mengingatkan publik untuk tidak terjebak pada opini liar yang penuh spekulasi.

"Suara gaduh tidak boleh menutupi fakta, capaian Presisi Polri nyata, terukur, dan telah dirasakan rakyat,” tegasnya.

Menurut nya, Polri di era Jenderal Sigit memainkan peran penting dalam membangun literasi kebangsaan. Seperti, Program Polri Goes to Campus mempertemukan mahasiswa dengan aparat dalam ruang dialog sehat.

 Inisiatif seperti Polisi Sahabat Anak dan Polisi Cilik melatih disiplin sejak dini, sementara di wilayah 3T, polisi hadir mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

Polri juga memberi beasiswa bagi anak anggota maupun masyarakat kurang mampu, serta mengamankan pelaksanaan ujian nasional.

"Kebijakan Kapolri jelas menyeluruh, anak terlindungi di jalan, di sekolah, dan di ruang digital. Ini adalah investasi sosial untuk masa depan bangsa," ungkap Boni.

Di era digital, Polri aktif melakukan patroli siber untuk menangkal predator online dan konten berbahaya, serta menyelenggarakan penyuluhan anti-bullying dan narkoba di sekolah-sekolah.

Menurut Boni, hal ini menunjukkan Polri memahami bahwa keamanan generasi muda sama pentingnya dengan penegakan hukum.

Ia juga menyoroti kiprah Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi. Satgas Pangan mengawasi distribusi beras, minyak goreng, dan pupuk bersubsidi agar tidak dimonopoli mafia. Polri juga menindak tegas mafia BBM meskipun berhadapan dengan kepentingan besar.

"Keamanan distribusi kebutuhan pokok adalah fondasi ekonomi sehat, dan Polri hadir di garis depan untuk menjaganya," pungkasnya.

Di pasar tradisional, kehadiran aparat menjaga kestabilan harga dan memberi pendampingan pada UMKM agar terlindungi dari praktik curang.