TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi total terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul maraknya keracunan siswa penerima manfaat di sejumlah wilayah di Indonesia.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menginstruksikan penutupan sementara dapur MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kinerjanya dinilai bermasalah.

SPPG merupakan unit layanan atau dapur yang didirikan oleh mitra untuk mendukung distribusi MBG untuk para siswa. Idealnya mereka bekerja sesuai standar BGN.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan instruksi tersebut disampaikan Presiden setelah kembali ke tanah air dan langsung memimpin rapat kabinet.

"SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Baca juga: Pendidikan dan Karier Petinggi BGN Disorot Usai Marak Keracunan MBG, Tak Ada Riwayat Menyangkut Gizi

Menurut Zulkifli, keselamatan anak menjadi perhatian utama pemerintah dalam pelaksanaan MBG. 

"Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," jelasnya.

Ia menambahkan, evaluasi akan difokuskan pada kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh SPPG. 

Pemerintah juga mewajibkan sterilisasi alat makan, peningkatan sanitasi, perbaikan kualitas air, hingga pengelolaan limbah agar makanan yang disajikan tetap higienis.

Selain itu, seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar pelayanan. 

Kementerian Kesehatan juga diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pengawasan rutin.

"Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia," ungkap Zulkifli.

(Tribunnews.com/ M Alivio Mubarak Junior)