Sosok Irma Suryani Chaniago, Anggota DPR RI Usul Kata 'Gratis' pada Program MBG Dihapus

Di dunia politik, Irma Suryani Chaniago bergabung bersama Partai Nasdem.

Dalam partai yang dipimpin Surya Paloh ini, Irma dipercaya memegang beberapa jabatan.

Selain menjabat sebagai Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan & Anak DPP Partai NasDem, Irma memimpin dua organisasi sayap partai, yakni Ketua Umum DPP Garda Wanita Malahayati atau Garnita Malahayati yang diresmikan pada 19 Juli 2011.

Kemudian, Ketua Umum DPP Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) NasDem yang dideklarasikan pada 2 September 2012.

Di parlemen, Irma pernah menjadi Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem DPR RI Periode 2014-2019.

Kini, Irma kembali menjadi anggota DPR Masa Jabatan 2024-2029, duduk di Komisi IX.

Adapun tugas Komisi IX DPR RI adalah membahas dan merumuskan kebijakan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

Dikutip dari situs resmi NasDem, Irma memang dikenal sebagai aktivis buruh yang telah banyak berkecimpung dalam perjuangan bersama buruh untuk mendapatkan hak-hak yang layak.

Hal itu, berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang telah banyak dimilikinya.

Baca juga: Kepala BGN Dukung Penguatan Program MBG Lewat Pembentukan Undang-Undang

Usul Kata 'Gratis' pada MBG Dihapus 

Baru-baru ini, Irma Chaniago, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem mengusulkan agar kata “gratis” dihapus dari nama program MBG.

Anggota DPR dari koalisi pendukung Pemerintahan Prabowo itu, justru mengusulkan penghapusan kata “gratis” demi memperbaiki persepsi program.
 
“Makan bergizi saja. Tidak usah pakai gratis karena konotasinya negatif. Niat dari presiden dan pemerintah ini sangat baik, sangat mulia, agar anak-anak bangsa punya IQ (Intelligence Quotient) lebih tinggi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/10/2025), 

Irma juga menyoroti aspek pelaksanaan MBG di lapangan, terutama terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang perlu diawasi ketat agar tidak disalahgunakan.

“Harus tahu di mana meletakkan pangan kering dan basah. Ruangannya harus tersedia. Kontrol harus dilakukan oleh Kemenkes dan BPOM,” tegasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyatakan penghapusan kata “gratis” merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak, supaya lebih edukatif. Kami akan sampaikan,” kata Dadan.

Soroti Kebijakan BGN soal Chef MBG Harus Bersertifikat