TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Proyek Strategis Nasional (PSN) berdampak kepada perempuan yang mengalami bentuk kekerasan berbasis gender atau KBG.

Di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, selain kehilangan tanah akibat PSN para perempuan adat juga mengalami pelecehan verbal.

Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Maria Ulfah Anshor dalam sidang nomor 112/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

“Di IKN pelecehan seksual hadir dalam bentuk verbal bernuansa seksual dari aparat jaga memperlihatkan bagaimana bahasa dijadikan instrumen untuk meruntuhkan rasa aman,” kata Maria di Ruang Sidang Pleno MK.

Pelecehan itu disebut Maria menunjukkan ihwal tindakan represif tidak hanya dilakukan melalui kekuatan fisik yang kasat mata, melainkan juga melalui ujaran dan simbol yang merasuk langsung ke dalam psikologis perempuan.

“Kekerasan seksual dalam konteks ini mengandung pesan politis yang tajam, tubuh perempuan dijadikan instrumen untuk menegaskan kekuasaan negara dan investor,” ujarnya.

Baca juga: Masyarakat Papua Geruduk Kantor ATR/BPN, Tolak Pelepasan Tanah untuk Dijadikan Proyek PSN

“Di mana ancaman terhadap kehormatan dan rasa aman dipakai sebagai alat untuk mendisiplinkan dan menundukkan,” sambung Maria.

Akibatnya, perempuan tidak hanya menjadi korban langsung tetapi juga dipaksa menghadapi guncangan sosial yang lebih luas karena tubuh mereka dijadikan medan pertarungan simbolik untuk membangun dan membungkam komunitas.

Dalam pantauan Komnas Perempuan terhadap 11 kasus PSN sepanjang 2020 hingga 2024, terlihat pola ihwal PSN buka hanya soal percepatan pembangunan melainkan juga instrumen legal yang menghasilkan bentuk KBG.

“Sepanjang periode 2020-2024 Komnas Perempuan menerima 80 laporan pengaduan terkait konflik sumber daya alam, agraria, dan penggusuran. Dari jumlah tersebut teridentifikasi 11 kasus yang secara langsung terkait dengan proyek strategis nasional,” pungkas Maria.

Adapun 11 kasus terkait PSN adalah sebagai berikut:

1. Makassar New Port – Sulawesi Selatan :  Sekitar 300 perempuan nelayan kehilangan sumber nafkah, peningkatan kasus KDRT akibat tekanan ekonomi.

2. Bendungan Bener – Desa Wadas, Jawa Tengah:  334 petani perempuan kehilangan tanah garapan mereka.

3.Bendungan Mbay Naga Keo – Nusa Tenggara Timur :  Terjadi intimidasi aparat, perempuan adat terluka, baik secara fisik maupun sosial.

4. PLTA Poso – Sulawesi Tengah : Sekitar 100 perempuan kehilangan akses terhadap air bersih