TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 10.681 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurutnya, seluruh satuan tersebut berdiri tanpa menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Perlu diketahui bahwa hari ini BGN sudah berhasil mengoperasikan 10.681 SPPG di seluruh Indonesia dengan target di akhir tahun akan ada 25.400 SPPG, termasuk 6.000 SPPG di daerah 3T,” ujar Dadan dalam paparan virtualnya, Selasa (7/10/2025).

Dadan menjelaskan, seluruh SPPG yang beroperasi saat ini merupakan hasil kontribusi dan inisiatif para mitra lokal yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

“Saya kira butuh keterlibatan pihak dalam berbagai aspek termasuk membangun SPPG yang saat ini 100 persen dari 10.681 itu adalah kontribusi dari para mitra dan belum satu pun SPPG yang dibangun melalui dana APBN,” ungkapnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para mitra dan pelaku usaha yang telah berpartisipasi aktif dalam mendirikan dan mengelola satuan layanan gizi tersebut.

“Saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada seluruh mitra yang sudah bergabung menyukseskan program MBG. Di satu sisi mereka mendapatkan insentif yang cukup menarik, tetapi di sisi lain BGN sangat diuntungkan dengan kehadiran para mitra lokal,” ujar Dadan.

Menurutnya, setiap mitra yang mengelola satuan pelayanan gizi mengeluarkan investasi minimal Rp2 miliar untuk membangun dan mengoperasikan satu unit SPPG.

“Setiap mitra mengeluarkan uang minimal Rp2 miliar untuk mengelola SPPG. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi positif mereka terhadap MBG,” kata Dadan.

Ia menilai, skema partisipasi mitra lokal ini tidak hanya mempercepat realisasi program, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah. 

Dijelaskannya, dana yang dikelola mitra langsung terserap ke lapisan masyarakat melalui pembelian bahan baku, perekrutan tenaga kerja lokal, hingga kemitraan dengan petani dan peternak.

Dadan menambahkan, pemerintah menargetkan hingga akhir tahun 2025 jumlah SPPG akan mencapai 25.400 unit, termasuk 6.000 unit yang khusus melayani wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).