TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria S.W Sumardjono mengatakan komersialisasi Hotel Sultan oleh PT Indobuildco merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal itu disampaikan Maria saat dihadirkan dalam sidang lanjutan gugatan perdata terkait sengketa lahan Hotel Sultan, kawasan Gelora Bung Karno, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

"Tindakan itu adalah perbuatan melawan hukum karena hubungan hukum antara badan usaha dengan tanah HGB sudah hapus. Sehingga, pemegang HPL berhak untuk meminta badan usaha dimaksud mengosongkan serta mengembalikan tanah dan bangunan di atas tanah HGB tersebut," kata Maria dalam persidangan.

Maria menjelaskan tanah tempat berdirinya Hotel Sulan merupakan lahan yang dibebaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1959-1962 dalam rangka penyelenggaraan Asian Games ke-IV tahun 1962 di Indonesia.

Ia juga mengatakan tanah tersebut dikuasai penuh oleh negara dan sudah dilekatkan hak pengelolaan lahan (HPL) atas nama Sekretariat Negara.

“Sejak pembebasan tanah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat untuk keperluan Asian Games ke-IV tahun 1962 maka pada saat itu juga Pemerintah Republik Indonesia memiliki hak beheer/hak penguasaan terhadap tanah tersebut," ucap Maria.

"Hak ini kemudian secara otomatis dikonversi menjadi HPL berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, tetapi tidak ada pembatasan jangka waktu untuk melakukan pendaftaran” sambungnya.

Sehingga, menurutnya, terbitnya HPL 1/Gelora atas nama Kementerian Sekretariat Negara Cq. PPKGBK pada tahun 1989 merupakan pengadministrasian atas tanah yang telah dibebaskan dan diganti rugi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka Asian Games ke-IV pada kurun tahun 1959-1962.

Untuk diketahui, permohonan pembaruan HGB 26/Gelora dan HGB 27/Gelora yang sebelumnya diajukan oleh PT Indobuildco telah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2023 karena PT Indobuildco tidak memperoleh rekomendasi atau izin tertulis dari Menteri Sekretaris Negara cq. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebagai pemegang HPL.

"HGB itu kan ada jangka waktunya. Kalau tiba-tiba sebelum jangka waktu berakhir, lalu diubah statusnya, itu berdasarkan undang-undang maka itu boleh. Nanti kalau HGB sudah berakhir, dia itu masuk ke dalam HPL," kata Maria.

Kasus Hotel Sultan Kembali Mencuat

Sengketa lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, kembali mencuat. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa PT Indobuildco, perusahaan milik pengusaha Pontjo Sutowo, kembali melayangkan gugatan terhadap pemerintah.

"Perkembangan terakhir, PT Indobuildco telah mengajukan gugatan perdata dengan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jakarta Pusat," ujar Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/9/2025).

Dalam gugatan tersebut, PT Indobuildco menggugat sejumlah pejabat negara termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Keuangan yang saat itu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati serta Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.