TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait arah kebijakan pemerintah.

Menurut Utut, langkah-langkah awal yang diambil pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan semangat rekonsiliasi dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

“Satu, kita menghargai niat baik presiden, dimulai dari rekonsiliasi nasional kemudian langkah-langkah yang menurut saya pro banget rakyat, itu menjadi hulunya,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Ia mencontohkan program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai wujud nyata kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Meski demikian, Utut mengingatkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan teknis yang perlu dibenahi.

“Bahwa di lapangan masih ada kekurangan, iya, tapi itu teknis. Yang pentingnya hulunya sudah benar,” katanya.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Eks Ketua MK: Belum Banyak yang Positif di Dalam Negeri

Sebagai Ketua Komisi I DPR RI, Utut menekankan pentingnya penyempurnaan proses pelaksanaan agar kebijakan yang sudah baik di tingkat konsep bisa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

“Ini unit proses dan prosesornya diperhalus, sehingga goal-nya nanti bahwa sosialisme yang lebih baik, sosialisme ala Indonesia yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat yang lebih meningkat,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Utut juga menanggapi keanggotaan Indonesia di BRICS, organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara berkembang dengan ekonomi besar seperti Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

“Kalau konsep kita masuk ke BRICS, hemat saya juga sangat oke untuk memperluas pangsa pasar produk Indonesia,” pungkasnya.