Ringkasan Berita:

• Emak-emak geruduk Kantor BGN, desak penghentian MBG usai kasus keracunan siswa.
• Menu MBG dinilai tak bergizi, didominasi sosis, nugget, dan makanan ultra proses.
• Pemerintah tetap lanjutkan program, revisi Perpres jadi solusi perbaikan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sejumlah kelompok ibu-ibu alias emak-emak dari Aliansi Ibu Indonesia dan Suara Ibu Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang (15/10/2025).

Aksi damai ini menuntut penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaannya.

Aksi dimulai pukul 11.00 WIB dengan format piknik.

Para peserta membentangkan tikar di atas rumput depan kantor BGN, membawa bekal dari rumah seperti risol, pastel, buah segar, nasi kuning, dan kue rumahan. Spanduk bertuliskan tuntutan dan opini dibentangkan, di antaranya: 

“Stop MBG! Utamakan Kualitas, Keamanan dan Martabat Anak”, “Stop MBG! Dapur Ranah Sipil, Tentara dan Polisi Mundur dari Urusan Pangan”, serta “Stop MBG! Berdayakan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM Lokal”.

Kritik terhadap Menu MBG

Perwakilan massa aksi, Ririn Safsani, menyampaikan tiga tuntutan utama.

Pertama, penghentian MBG secara nasional usai ribuan siswa menjadi korban keracunan. Ia menilai menu MBG tidak sesuai pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan.

“Harusnya itu melibatkan ahli gizi, dokter anak. Tapi pada kenyataannya justru ditemukan bahwa MBG dibuat di dapur yang tidak higienis dan menggunakan bahan tidak layak dan tanpa standar kesehatan,” kata Ririn di lokasi.

Ia juga menyoroti komposisi menu MBG yang dinilai tidak sesuai konsep “bergizi”.

Menurutnya, banyak makanan yang disajikan justru didominasi bahan ultra proses seperti sosis, nugget, dan kornet yang tinggi garam, lemak jenuh, serta pengawet. Susu tinggi gula juga disebut kerap hadir dalam nampan makan anak.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Eks Ketua MK: Belum Banyak yang Positif di Dalam Negeri

Tuntutan Hentikan Pelibatan Militer

Tuntutan kedua dari massa aksi adalah penyetopan pelibatan TNI dan Polri dalam dapur dan distribusi MBG.

Menurut Ririn, militer bukan lembaga pangan dan tidak memiliki mandat mengurusi gizi anak sekolah.

“Yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah melibatkan TNI/Polri dalam rantai distribusi dan pengawasan program ini. Padahal militer bukan lembaga pangan, dan tugas mereka bukan mengurusi makan anak sekolah,” ujarnya.

Audit dan Alternatif Pemanfaatan Anggaran

Tuntutan ketiga adalah audit independen terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam MBG, mulai dari vendor, dapur, hingga distributor.

Koalisi menilai anggaran MBG seharusnya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, membenahi infrastruktur wilayah 3T, atau membangun kantin sehat berbasis komunitas sekolah.

“Anggaran MBG yang mengambil sebagian dana pendidikan harusnya bisa meningkatkan kesejahteraan guru, membenahi infrastruktur di wilayah 3T, hingga membangun kantin sehat berbasis komunitas yang dikelola sekolah, guru, dan orang tua dengan bahan pangan segar,” kata Ririn.

Koalisi juga menyoroti kondisi pekerja informal dan tenaga dapur sekolah yang menggantungkan penghidupan pada program MBG, namun belum mendapat perlindungan kerja yang memadai.

“Program gizi seharusnya menjamin kesejahteraan, bukan menambah risiko kesehatan dan ketidakpastian ekonomi bagi para pekerja dan anak-anak penerima manfaatnya,” tegas Ririn.

Baca juga: Siswa di Maros Sulsel Dilarang Ambil Foto dan Video Negatif Terkait MBG, Ini Penjelasan SPPG

Respons Pemerintah: Program Tetap Jalan, Perpres Disempurnakan

Di tengah desakan penghentian MBG dari kelompok masyarakat, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan program tersebut.

Kepala BGN Hasto Wardoyo menyatakan MBG akan terus berjalan karena dinilai penting untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Evaluasi akan dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaannya, bukan menghentikan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa pemerintah tengah menyempurnakan regulasi pelaksanaan MBG melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres).

Tujuannya adalah memperkuat tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas program agar lebih tepat sasaran dan aman bagi anak-anak.

Pihak Istana juga menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan MBG sebagai bagian dari agenda strategis nasional untuk mengatasi stunting dan ketimpangan gizi, terutama di wilayah tertinggal.

“Minggu ini harus selesai. Tapi bukan karena tekanan, memang sudah waktunya disempurnakan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta, pada Minggu, 5 Oktober 2025.