Bonatua Silalahi Terima Ancaman saat Mencari Salinan Ijazah Jokowi
Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi mengaku menerima ancaman setelah secara terbuka mencari salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Theresia Felisiani
Ringkasan Berita:
- Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi mengaku menerima ancaman melalui pesan di media sosial
- Ancaman itu usai upayanya secara terbuka mencari dan mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
- Hal itu disampaikan Bonatua Silalahi saat sesi wawancara khusus dengan Tribunnews di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (15/10/2025).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi mengaku menerima ancaman setelah secara terbuka mencari salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Ancaman tersebut didapatkannya melalui pesan di media sosial, usai upayanya mengakses dokumen tersebut ke sejumlah lembaga seperti KPU RI, KPUD DKI Jakarta, dan ANRI.
Hal itu disampaikan Bonatua Silalahi saat sesi wawancara khusus dengan Tribunnews di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (15/10/2025).
“Nah ini, begitu teori saya terbukti, KPU ngasih, mulai banyak orang yang tak saya kenal. Melalui Facebook. Saya dikasih pesan Facebook, saya diancam,” ujar Bonatua Silalahi.
Dia pun menceritakan pengalaman menakutkan di mana seorang pengirim pesan anonim yang melontarkan perkataan mengancam.
“Saya ditangkap, saya diancam balik. Dia katanya mau motong leher saya,” tuturnya.
Baca juga: Prediksi Roy Suryo Jadi Tersangka Versi 2 Eks Jenderal Polri hingga Kuasa Hukum Jokowi
Berikut petikan wawancara dengan Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi dengan Tribunnews.com:
Tanya: Dari pandangan peneliti kebijakan publik, dokter kebijakan publik, ini apa yang jadi masalah di Indonesia terkait dengan, file-file pendukung untuk menjadi seorang pejabat negara?
Jawab: Sebenarnya peraturan kebijakan kita itu sudah cukup banyak dan bagus. Jadi kalau di siklus kebijakan publik itu, menurut Thomas Erdai, kita itu bermasalah di implementasi. Kurang apa peraturan kita.
Tanya: Kesalahan apa di implementasinya, Bang? Apakah ada oknum bandel atau seperti apa?
Jawab: Yang pasti, teori tidak sama dengan praktek. Teorinya A, prakteknya bisa B. Bisa jadi kena oknum. Atau kena indeks persepsi korupsi kita memang segitu ya. Jadi, kalau dalam sebuah sistem negara, ada sistem, ada operator, kalau sistemnya yang begitu-begitu saja, operator apapun yang mengerjakan tetap rusak. Pasti operator tergilas oleh sistem. Seperti itu.
Baca juga: Roy Suryo Cerita Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU, Yakin 99,99 Persen Ijazah Jokowi Palsu
Tanya: Abang katanya dapat ancaman. Ancaman ini sebelumnya atau baru-baru ini? Karena akhirnya kemarin 1 Oktober dipanggil dan mulai barengan sama Pak Roy Suryo tampil di media atau seperti apa Bang?
Jawab: Nah ini, begitu teori saya terbukti, KPU ngasih, mulai banyak orang yang tak saya kenal. Melalui Facebook. Saya dikasih pesan Facebook, saya diancam.
Saya ditangkap, saya diancam balik. Dia katanya mau motong leher saya. Saya sudah menganggung konsekuensi ya. Saya ditantang balik dia. Saya telpon, nggak diangkat lagi. Tapi biasa lah, lumrah lah ya. Anggap canda-canda aja lah.
Baca tanpa iklan