TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, mempertimbangkan pendekatan keamanan manusia (human security approach) dalam kebijakan pertahanan nasional.

"Saya menyampaikan kepada beliau bahwa ada pendekatan yang lebih komprehensif yaitu terkait dengan human security approach," kata Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, seusai bertemu Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Sohibul mengatakan pendekatan tersebut lebih komprehensif karena mencakup berbagai aspek keamanan dasar warga negara, tidak semata-mata pertahanan militer.

"Di situ ada economic security, ada food security, ada health security, ada environment security, ada personal security, ada community security dan terakhir ada political security," ujarnya.

Ia menilai dengan pendekatan ini, kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi dan rasa aman tetap terjaga melalui kehadiran negara.

"Jadi kebutuhan dasar mereka terpenuhi di sisi lain juga rasa takut terjmin karena ada yang melindungi mereka," ucap Sohibul.

Sohibul meyakini pendekatan tersebut dapat menjadi solusi untuk mencegah kerusuhan seperti yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu.

"Ah mudah-mudahan dengan itu kejadian Agustus kemarin bisa tidak terulang karena dengan pendekatan security yang komprehensif seperti itu," tuturnya. 

Pertemuan Sjafrie dan Pimpinan Parpol

Ini kedua kalinya Sjafrie bertemu pimpinan parpol dari dua partai yang berbeda.

Sebelumnya, Sjafrie menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh  di Kantor Kemhan pada Rabu (15/10/2025) pekan lalu.

PKS dan Nasdem merupakan dua parpol yang belum secara resmi bergabung dengan KIM atau Koalisi Indonesia Maju.

KIM nama koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024–2029.

Ini merupakan koalisi partai politik yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.

Adapun partai politik inti anggota KIM adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, 
PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora, dan Prima.