TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Munculnya nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo semakin memperpanjang daftar purnawirawan TNI yang mendesak reformasi Polri.

Fenomena tersebut membuat Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi bertanya-tanya kenapa sejumlah purnawirawan TNI begitu bersemangat mendesak reformasi Polri?

"Sebelum Gatot, ada nama mantan Kepala BAIS TNI Soleman Ponto, mantan Danjen Kopassus Soenarko dan orang dekatnya Sri Radjasa. Ada juga mantan Pati TNI AD Saurip Kadi. Terus terang saya heran kenapa mereka begitu bersemangat bahkan sangat bernafsu mendesak reformasi Polri atau mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo?" Kata Haidar Alwi, Sabtu (18/10/2025).

Menurutnya, desakan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo agar Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan Reformasi Polri, dengan menjadikan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa sebagai alasan, tampak lebih menyerupai tekanan politik ketimbang dorongan moral untuk memperbaiki institusi kepolisian. 

"Sebab, jika niat reformasi yang dimaksud benar-benar berangkat dari kepentingan bangsa, maka argumen Gatot dan para purnawirawan TNI lain yang mendukungnya akan berfokus pada substansi reformasi. Bukan pada tuntutan personal seperti pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo," tutur Haidar Alwi.

Baca juga: Prabowo Belum Lantik Komite Reformasi Polri, Haidar Alwi: Presiden Sangat Perhitungan

Oleh karena itu, dalam konteks ini, publik justru berhak bertanya. Apakah yang sedang diusung adalah reformasi kelembagaan Polri, atau perebutan pengaruh antara dua institusi bersenjata yang sejak lama memiliki sejarah kompetisi terselubung?

Kedua kasus yang dijadikan pijakan kritik, Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, memang pernah mengguncang kepercayaan publik.

Namun, menjadikan dua kasus tersebut sebagai legitimasi untuk menuntut reformasi total Polri adalah bentuk penyederhanaan yang berlebihan dan menyesatkan.

Polri justru menunjukkan kemampuan adaptif dan kapasitas internalnya dalam menangani dua kasus itu secara terbuka dan proses hukum berjalan hingga ke meja hijau.

"Dalam sistem birokrasi mana pun, yang penting bukan ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan bagaimana institusi menegakkan mekanisme koreksi atas penyimpangan yang terjadi. Dan di titik inilah, Polri terbukti tidak menutupi kesalahan, melainkan menindak tegas hingga ke jajaran tertinggi," ungkap Haidar Alwi.

Mereka yang hari ini berteriak "Reformasi Polri" seolah lupa bahwa reformasi bukan sekadar mengganti pimpinan atau membentuk komite baru, tetapi menata ulang kultur, struktur, dan sistem agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Presiden Prabowo tentu memahami hal itu.

Sebagai mantan prajurit yang lahir dari kultur disiplin militer, ia tahu bahwa perubahan dalam tubuh aparat penegak hukum tidak boleh dilakukan dengan tekanan politik atau intervensi kelompok mana pun. Apalagi oleh pihak yang punya sejarah rivalitas institusional.

"Reformasi yang lahir dari tekanan eksternal berisiko menggerus kemandirian Polri dan justru menimbulkan ketegangan horizontal antara Polri dan TNI, dua pilar utama pertahanan dan keamanan negara," ujar Haidar Alwi.

Munculnya sederet nama purnawirawan TNI seperti Gator Nurmantyo, Soenarko, Soleman Ponto, Sri Radjasa, dan Saurip Kadi dalam barisan pendesak reformasi mempertegas aroma politik di balik wacana tersebut.

Dari luar, terlihat seperti kepedulian terhadap penegakan hukum. Namun dari dalam, sulit menafikan adanya motif pengaruh dan kepentingan atas tubuh Polri yang selama dua dekade terakhir semakin kuat secara politik, ekonomi, dan sosial.