Ray Rangkuti Nilai Setahun Pemerintahan Prabowo Semrawut: Sumbernya dari Presiden 

Ringkasan Berita:

• Selama satu tahun pemerintahan tidak menunjukkan perkembangan positif dalam bidang demokrasi
• Kebijakan pemerintah cenderung terlalu tersentralisasi di pemerintah pusat
• Oposisi tidak berkembang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan arah kepemimpinan yang jelas. 

Menurut Ray angkuti, tata kelola pemerintahan selama setahun terakhir tampak semrawut dan tidak terkoordinasi dengan baik.

"Jadi pemerintahan Prabowo-Gibran ini menurut saya semrawut," kata Ray dalam diskusi bertajuk "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Indonesia Emas atau Cemas?" di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Pusat, Minggu (19/10/2025).

"Ini ibarat lalu lintas ga jelas siapa yang mau ke kiri mau ke kanan yg mau lurus siapa," lnjut dia.

Aktivis lulusan Fakultas Ushuluddin program studi Aqidah Filsafat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai Presiden Prabowo menjadi bagian dari sumber ketidakjelasan tersebut.

Baca juga: Catatan Kritis PBHI Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo,  Sorot Pelibatan TNI dalam Program MBG

Hal ini, menurutnya, terlihat dari pernyataan presiden yang kerap berubah dalam waktu singkat.

"Dan itu jadi kejadian yang seperti itu, dan presidennya sendiri adalah sumber dari kesemrawutan itu," ucap Ray.

Lima Indikator Penilaian Ray Rangkuti Terhadap Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

Ray Rangkuti memaparkan lima alasan utama yang menjadi dasar penilaiannya terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pertamina Tambah 40 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga

Pertama, dalam aspek politik selama satu tahun pemerintahan tidak menunjukkan perkembangan positif dalam bidang demokrasi.

Ia mencontohkan hasil Pilkada 2024 yang melahirkan dinasti politik.

Kedua, menguatnya politik uang.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, Ray mengungkapkan keprihatinan terhadap maraknya praktik politik uang.

"Ada yang berani bayar Rp 1,5 juta, ada yang berani bayar Rp 2 juta. Bahkan pada tingkat tertentu kita mendengar ada yang berani bayar bahkan sampai Rp 10 juta. Suara per pemilih," ucapnya. 

Ketiga, terjadi kerusuhan pada akhir Agustus 2025 yang diwarnai perusakan gedung DPR dan rumah legislator. 

"Jadi saya kira protes publik terhadap DPR dan DPR di beberapa tempat menunjukkan kepada kita ada semacam kegagalan mengelola politik yang terjadi dalam satu tahun terakhir kepemimpinan Pak Prabowo," ucap Ray.