TRIBUNNEWS.COM – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil evaluasi kinerja kementerian dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dari hasil riset tersebut, terdapat 10 kementerian terbaik yang dinilai paling berperan dalam mengeksekusi program prioritas Asta Cita.

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam, menilai empat dari sepuluh kementerian tersebut memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan keberhasilan program nasional.

“Mereka menjadi motor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, pangan, pendidikan, dan birokrasi. Keempatnya menjadi tolok ukur kinerja Kabinet Merah Putih di tahun pertama kepemimpinan Prabowo–Gibran,” ujar Arman, Minggu (19/10/2025). Empat menteri yang dimaksud antara lain:

1. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya dinilai unggul dalam pengelolaan fiskal, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Ia juga diapresiasi publik karena gaya komunikasi yang lugas dan pro-rakyat.

2. Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Fokus pada swasembada pangan dan stabilisasi harga produk pertanian, Amran dinilai tegas, bersih, dan kompeten dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

3. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Tito disebut sebagai “panglima birokrasi” karena perannya dalam pembinaan pemerintahan daerah, pengendalian inflasi, program perumahan rakyat, hingga pelayanan kesehatan seperti pemberantasan TBC dan distribusi dokter spesialis di daerah.

4. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti

Abdul Mu’ti dinilai berperan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah untuk mendukung target Indonesia Emas 2045, meski sistem pendidikan masih membutuhkan pembenahan agar setara dengan standar global.

Baca juga: Apresiasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ketua DPD RI: Satu Tahun yang Impresif!

Arman menambahkan, tantangan Kabinet Merah Putih ke depan semakin berat. Ia mengingatkan pentingnya soliditas antarpejabat publik agar program presiden berjalan efektif.

“Program presiden harus didukung penuh oleh pejabat di semua tingkatan. Jangan ada yang memberi ruang bagi oligarki yang ingin memancing di air keruh. Ketegasan dari presiden dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya.

Survei IndoStrategi dilakukan sejak awal September hingga 13 Oktober 2025, melibatkan 424 responden dari 34 provinsi. Responden terdiri atas aktivis, guru, dosen, pegawai tetap, pengusaha, dan mahasiswa S2/S3. Metode riset mencakup wawancara langsung, analisis berita daring dan luring, telaah dokumen resmi pemerintah, serta masukan dari akademisi.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kinerja Mentan dan Menhan Dipuji