PBHI Kritik Tata Kelola BGN dan MBG Didominasi Militer

Ringkasan Berita:

• PBHI sarankan rombak total tata kelola program MBG
• Sebut Program MBG tidak dibangun dalam konteks hak atas pangan
• PBHI temukan dominasi militer dalam program MBG

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBHI Gina Sabrina, menyesalkan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didominasi militer.

Ia menyarankan agar tata kelola BGN dan program MBG dirombak total.

Dilansir dari situs Pbhi.or.id, PBHI merupakan perkumpulan yang berbasis anggota individual dan bersifat non-profit yang didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia.

"Sebenarnya program Makan Bergizi Gratis itu tidak dibangun dalam konteks hak atas pangan. Oleh karena dia harus dirombak total, tata kelolanya, dan mendasarkan kepada hak atas pangan. Itu yang pertama," kata Gina setelah acara diskusi bertajuk Refleksi 1 Tahun Prabowo-Gibran, Bangkitnya Hantu Orde Baru, Bagaimana Masa Depan HAM di Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).

Gina pun membeberkan temuan PBHI soal dominasi militer dalam program MBG.

Baca juga: Catatan Kritis PBHI Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo,  Sorot Pelibatan TNI dalam Program MBG

"Misalnya temuan PBHI mencatat dari Januari sampai Juni 2025, militer terlibat dari hulu sampai hilir implementasi program MBG. Mulai dari pelatihan SPPG, distribusi, produksi, sampai kemudian evaluasi," kata Gina.

Ia menegaskan ada banyak pihak yang lebih kompeten yang bisa mengimplementasikan program MBG.

"Hal tersebut berdampak apa? Berdampak pertama soal hak atas keamanan daripada masyarakat sendiri, khususnya peserta didik," ucapnya.

Baca juga: Golkar Pastikan Kawal Implementasi Program Unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Termasuk MBG

Ia lantas mempertanyakan siapa yang kemudian berani protes, mengkritik, dan menyampaikan ketidaksetujuannya ketika menu yang dihadirkan bermasalah.

"Misalnya dari ultraproses, ataupun misalnya basi yang tidak bisa dikonsumsi, ketika yang mengantar itu adalah yang berseragam," ujarnya.

Program MBG merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto sekaligus bagian dari janji kampanyenya dalam Pilpres 2024.

Probowo Subianto dan Giibran Rakabuming dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 8 Oktober 2024 setelah memenangkan Pilpres 2024.

Program MBG menjadi program pertama yang diluncurkan yakni pada 6 Januari 2025.

Diproyeksikan BGN, pada Desember 2025, program MBG akan menyerap anggaran Rp 76,4 triliun.