Program Makan Bergizi Gratis

Desak Evaluasi Menyeluruh, PBHI Soroti Minimnya Peran Daerah dalam Program MBG

Tayang: Minggu, 19 Oktober 2025 23:11 WIB

Diperbarui: Senin, 20 Oktober 2025 00:24 WIB

Baca tanpa iklan

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha

Editor: Wahyu Gilang Putranto

Baca Selanjutnya: Sidang Lanjutan Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Apakah Istri dan Mertua Korban akan Hadir?

✖

Desak Evaluasi Menyeluruh, PBHI Soroti Minimnya Peran Daerah dalam Program MBG

TribunSolo.com/ Anang Ma'ruf

ILUSTRASI PROGRAM MBG - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Gina Sabrina, mendesak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh. Ia juga menyoroti minimnya peran pemerintah daerah untuk menyukseskan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

Ringkasan Berita:

PBHI mendesak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh

Pemerintah daerah dinilai tidak dilibatkan secara optimal dalam pelaksanaan MBG

Keracunan pada program MBG tidak bisa dipandang hanya sebatas angka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Gina Sabrina, mendesak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh.

Ia juga menyoroti minimnya peran pemerintah daerah untuk menyukseskan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

Adapun hal itu diungkapkan Gina setelah acara diskusi bertajuk Refleksi 1 Tahun Prabowo-Gibran, Bangkitnya Hantu Orde Baru, Bagaimana Masa Depan HAM di Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).

"Dalam evaluasi ini sebenarnya pemerintah harus secara terbuka, bukan hanya meminta maaf, tapi juga menerima evaluasi, permintaan, dan kritik," kata Gina.

Lanjutnya ketika masyarakat minta dihentikan, program tersebut bisa dihentikan lebih dahulu untuk sementara.

"Tujuannya untuk evaluasi, pembenahan tata kelola. Mulai dari pembenahan menu, soal keamanan pangan, termasuk juga soal tadi aktor-aktor (TNI-Polri) yang terlibat di dalam MBG ini," imbuhnya.

HENTIKAN MBG - Massa aksi yang terdiri dari berbagai organisasi perempuan, seperti Suara Ibu Indonesia, Seruni, Aliansi Ibu Indonesia, dan HERizon menggelar demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025). Aksi demo yang dikemas dengan tema piknik ini menuntut penghentian sementara program MBG dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaannya. Desakan ini dilatarbelakangi banyaknya anak-anak sekolah yang mengalami keracunan usai menyantap makanan yang menjadi program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. TRIBUNNEWS/HERUDIN — **HENTIKAN MBG** - Massa aksi yang terdiri dari berbagai organisasi perempuan, seperti Suara Ibu Indonesia, Seruni, Aliansi Ibu Indonesia, dan HERizon menggelar demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025). Aksi demo yang dikemas dengan tema piknik ini menuntut penghentian sementara program MBG dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaannya. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Kemudian ditegaskannya pihaknya juga menyoroti soal desentralisasi. Yang mana pemerintah daerah tidak dilibatkan.

"Padahal pemerintah daerah yang punya kewenangan dan juga struktur, hingga sekolah-sekolah yang bisa dilibatkan untuk menjaga kualitas daripada implementasi program ini," imbuhnya.

Gina juga mengingatkan masalah keracunan pada program MBG tidak bisa dipandang hanya sebatas angka. Tetapi harus ada pembenahan.

"Misalnya, temuan kami bersama beberapa koalisi masyarakat sipil lainnya, dan juga ahli gizi, itu menemukan dapur-dapur SPPG yang sudah terlibat, sudah ketahuan ada keracunan itu tidak dihentikan, tetapi tetap dilanjutkan," kata Gina.

"Ini menjadi sebuah anomali dan pertanyaan, kenapa itu tetap terjadi, dilanjutkan, dan tidak ada tindakan preventif, evaluasi dari pemerintah sendiri?" tandasnya. (*)