Ada Ribuan Kasus Keracunan MBG, Prabowo: Masih dalam Koridor Error Manusiawi

Menurut data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), total hampir 12 ribu kasus keracunan MBG per 5 Oktober 2025.

Adapun data tersebut, didapatkan dari pusat laporan milik Kemenkes lewat aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon.

Dikutip dari laman resminya pada Senin (20/10/2025), rinciannya yakni 119 kejadian luar biasa (KLB) dan mengakibatkan adanya 11.660 korban.

Ratusan kasus keracunan MBG terjadi di 25 provinsi di mana yang terbanyak adalah Jawa Barat dengan 34 kasus.

Diikuti Jawa Tengah dengan 15 kasus serta DI Yogyakarta sejumlah 13 kasus.

Sementara, menurut temuan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), total kasus keracunan MBG sebanyak lebih dari 13 ribu kasus per Minggu (19/10/2025).

Dalam sepekan dari 13-19 Oktober 2025, total ada tambahan 1.602 anak menjadi korban keracunan MBG.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan tiga provinsi yang paling banyak korban keracunan yakni Jawa Barat (549 orang), DI Yogyakarta (491 orang), dan Jawa Tengah (270 korban).

Kasus Keracunan MBG Sudah Masuk KLB

Meski Prabowo masih menganggap kasus keracunan MBG masih dalam batas wajar, pernyataan berbeda disampaikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

YLKI menilai, kasus keracunan MBG sudah masuk dalam kategori kejadian luar biasa (KLB) karena korban yang jatuh sudah mencapai 11.000 orang.

“Dua kasus keracunan saja sudah bisa dikategorikan KLB, apalagi dengan ribuan kasus seperti sekarang. Ini bukan sekadar angka statistik, tapi masalah serius yang bisa menjadi bom waktu bila standar keamanan tidak segera diperbaiki,” ujar Ketua YLKI, Niti Emiliana, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/10/2025), dikutip dari Kontan.

YLKI menganggap, rentetan kasus keracunan terjadi karena pemerintah terlalu berfokus terhadap percepatan pelaksanaan tanpa mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen YLKI, Rio Priambodo, mengungkapkan pemerintah wajib menjamin keamanan pangan secara menyeluruh mulai dari proses produksi, distribusi, hingga penyajian di sekolah.

“Keamanan pangan bukan hanya soal kandungan gizi, tetapi juga bagaimana makanan diproduksi, dikirim, dan disajikan,” tegasnya.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Mata Jokowi: Berjalan Baik, tapi Perlu Evaluasi MBG