TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Raden Umar mendorong agar pemerintah memperluas akses pendidikan Sekolah Rakyat dengan membangun Perguruan Tinggi Rakyat.

KNPI didirikan pada 23 Juli 1973 di Jakarta, sebagai bentuk tindak lanjut dari semangat Sumpah Pemuda 1928 dan Gerakan Kepemudaan pasca-kemerdekaan.

Tujuan awal pembentukannya adalah menyatukan berbagai organisasi pemuda yang saat itu terpecah dan bergerak sendiri-sendiri, agar memiliki satu wadah koordinasi dan suara bersama dalam pembangunan bangsa.

Menurutnya ide itu sebuah konsep pendidikan tinggi berbasis desa atau daerah yang bisa menampung para alumni Sekolah Rakyat untuk melanjutkan studi tanpa harus meninggalkan daerah asal.

"Kalau Sekolah Rakyat telah menyentuh pendidikan dasar, maka Perguruan Tinggi Rakyat akan menjadi wadah untuk mencetak sarjana-sarjana desa yang nantinya kembali mengabdi ke desanya masing-masing," ujarnya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut dia, hal ini sejalan dengan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk mencerdaskan bangsa dari bawah dan mewujudkan satu desa satu sarjana,” tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya skema beasiswa yang lebih inklusif dan mudah diakses, terutama bagi pelajar dari keluarga petani, nelayan, dan buruh.

Ia menilai masih banyak program beasiswa nasional yang belum menjangkau kelompok marjinal karena persyaratan administratif yang rumit dan sistem seleksi yang tidak adaptif terhadap kondisi daerah.

“Pemerintah perlu melanjutkan keberhasilan ini dengan memperluas akses beasiswa ke perguruan tinggi yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Skema yang inklusif, sederhana, dan berbasis potensi daerah akan mempercepat pemerataan SDM unggul di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Menurut Umar, program Sekolah Rakyat sejauh ini mampu memperluas akses pendidikan dasar dan menengah serta memulihkan semangat gotong royong dalam membangun sumber daya manusia dari akar rumput.

“Pemerintahan Presiden Prabowo telah menghadirkan paradigma baru pendidikan berbasis rakyat. Sekolah Rakyat ini bukan hanya menjawab kesenjangan pendidikan di desa, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Data Terbaru Sekolah Rakyat

Berdasarkan data terbaru, jumlah sekolah rakyat yang beroperasi di Indonesia hingga Oktober 2025 sebanyak 166 titik dan jumlah ini oleh pemerintah ditargetkan terus bertambah.

Hingga akhir 2026, jumlah sekolah rakyat yang beroperasi ditargetkan mencapai 269 sekolah dengan target jangka panjang sebanyak 500 sekolah.

Sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai provinsi Indonesia, dengan jumlah terbanyak di Pulau Jawa. 

"Jadi pada intinya program Sekolah Rakyat ini yang diinisiasi Bapak Presiden, tahun ini 165 sekolah sudah berjalan dan akhir tahun ini akan diresmikan,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).