2 Pemda Bantah Purbaya soal Dana Nganggur di Bank, Dedi Mulyadi dan Kepala BKD Babel Minta Bukti

Dedi pun meminta agar Purbaya menjelaskan data tersebut secara lebih rinci.

"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito," ujar Dedi, Senin (20/10/2025).

Dedi mengatakan jika Purbaya tidak terbuka soal daerah mana saja yang menyimpan dananya di bank, maka dikhawatirkan pemda tidak becus dalam melakukan pengelolaan anggaran.

"Umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito," ucapnya.

Purbaya Geram Ada 15 Pemda Anggurkan Uang di Bank, Total Rp234 T

Sebelumnya, Purbaya geram atas mengendapnya uang milik 15 pemerintah daerah (pemda) di bank.

Adapun total uang milik pemda yang menganggur di bank sejumlah Rp234 triliun. Dia mengatakan hal ini menjadi wujud pemda tidak cakap dalam menyerap anggaran.

"Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Purbaya lantas membeberkan serapan anggaran APBD seluruh provinsi di Indonesia hingga September 2025 baru 51,3 persen atau setara dengan Rp712,8 triliun.

Padahal, sambung Purbaya, total pagu yang ada mencapai Rp1.389 triliun. Serapan anggaran ini lebih rendah 13,1 persen dibanding di bulan yang sama pada tahun lalu.

Dia turut menyoroti belanja modal yang mengalami penurunan. Padahal, dia menuturkan belanja modal bisa berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat seperti pembangunan dan terbukanya lapangan kerja.

"Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen."

"Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," tegasnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Bantah Perang Dingin Dengan Luhut Saat Sidang Kabinet di Istana

Tak hanya itu, Purbaya turut mengkritik serapan anggaran di sektor lain yang turut anjlok seperti belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Dia pun mendesak agar pemda segera memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025.