Ringkasan Berita:

• CSIS menyoroti pembentukan Kodam dan grup Kopassus baru
• Prabowo memiliki rencana untuk membangun total puluhan kodam baru
• Adanya logika normalisasi kedaruratan dalam pembentukan Kodam dan Grup Kopassus baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal menyoroti pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru dan Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus) baru pada satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kodam (Komando Daerah Militer) adalah satuan teritorial TNI Angkatan Darat yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan di wilayah tertentu di Indonesia.

Baca juga: Survei Terbaru Penilaian Publik soal Program MBG, Dilanjutkan atau Dihentikan Sementara?

Kodam merupakan struktur militer yang berada langsung di bawah Kepala Staf TNI AD dan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional.

Nicky mencatat sejak tahun 2024, Prabowo memiliki rencana untuk membangun total puluhan kodam baru. 

Baca juga: Kompilasi Hasil Survei Penilaian Satu Tahun Kinerja Prabowo Gibran Versi CELIOS dan Poltracking

Ia juga mencatat pada Agustus 2025 lalu, pemerintah telah meresmikan 6 kodam baru dan pada 2026 diproyeksikan terdapat 5 kodam baru lainnya meliputi provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Tengah, Papua Barat Daya, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Maluku Utara.

Selain itu, Nicky juga menyoroti pengembangan organisasi di tubuh Kopassus di antaranya penambahan jumlah Grup Kopassus.

Kopassus (Komando Pasukan Khusus) adalah satuan elit TNI Angkatan Darat yang memiliki kemampuan khusus dalam operasi militer, seperti anti-teror, intelijen, sabotase, dan perang gerilya. Kopassus dikenal sebagai salah satu pasukan paling tangguh di Indonesia dan Asia Tenggara.

Ia juga mengaitkan penempatan markas grup-grup Kopassus baru tersebut dengan keberadaan sumber daya alam dan aspek ekonomi.

"Kopassus misalnya. Kendari. Mengapa Kendari? Kita tahu persis bahwa itu adalah wilayah tambang yang eksklusif sekali di sana. Lalu Dumia, Riau. Kita tahu persis bahwa itu ada ladang minyak dan tertua juga. Dan Papua Tengah Timika, kita tahu apa yang terjadi di sana," ujar Nicky di kantor CSIS Jakarta Pusat pada Rabu (22/10/2025).

"Yang jelas bahwa penambahan ini menunjukkan bahwa stabilitas dan keamanan itu menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo," tuturnya.

Selanjutnya, ia juga memandang adanya logika normalisasi kedaruratan dalam pembentukan Kodam dan Grup Kopassus baru tersebut.

Normalisasi kedaruratan, kata Nicky, adalah pola kebijakan yang muncul pasca pandemi COVID-19 yang sarat akan dalih efisiensi dan kedaruratan.

Bentuknya yang pertama, kata Nicky, adalah perumusan kebijakan yang dilakukan secara terburu-buru. 

Ia mencatat dalam 10 tahun terakhir sejumlah kebijakan dibuat secara cepat, kilat, dan tanpa perencanaan yang matang.

Lalu bentuk kedua, ujar dia, adalah legitimasi yang digunakan adalah dalil kedaruratan, urgensi, efisiensi, dan kecepatan kebijakan.