Belajar dari Kisruh Proyek Kereta Cepat Whoosh, Pakar: Pemimpin Harus Buat Kebijakan Sesuai Periode

Ringkasan Berita:

• Pakar Kebijakan Publik Undip Teguh Yuwono menilai ada pembelajaran yang bisa kita ambil dibalik kisruh proyek kereta cepat Whoosh.
• Teguh mengungkap, dari polemik proyek Whoosh ini, semua pihak harus belajar, ketika pimpinan memutuskan membuat proyek atau kebijakan, sesuaikanlah dengan periode waktu ia menjabat.
• Karena jika nanti proyek ini belum selesai saat masa jabatan pemimpin itu sudah habis, maka proyek ini bisa jadi tidak akan dilanjutkan dan menimbulkan masalah di kemudian hari.

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono mengungkap apa yang bisa menjadi pembelajaran dalam kisruh masalah proyek kereta cepat Whoosh yang belakangan terus jadi sorotan publik.

Diketahui masalah proyek kereta cepat Whoosh belakangan jadi polemik imbas meninggalkan beban utang yang mencapai Rp 116 triliun.

Terlebih setelah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menggunakan dana APBN.

Kemudian muncul juga dugaan adanya mark up yang terjadi dalam proyek kereta cepat Whoosh ini. 

Pasalnya proyek Whoosh yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun. 

Teguh mengungkap, dari polemik proyek Whoosh ini, semua pihak harus belajar, bahwa ketika seorang pimpinan memutuskan untuk membuat proyek atau kebijakan, sesuaikanlah dengan periode waktu ia menjabat.

Karena jika nanti proyek ini belum selesai saat masa jabatan pemimpin itu sudah habis, maka proyek ini bisa jadi tidak akan dilanjutkan.

Teguh menyebut, ketika pemimpinnya sudah diganti, belum tentu ia memiliki pemikiran yang sama dan ingin melanjutkan proyek tersebut.

"Pelajaran yang paling penting adalah kalau membikin proyek konsorsium dan berdimensi jangka panjang itu harus hati-hati. Dalam jangka panjang itu nanti presiden ganti, menteri ganti, Menko ganti, pejabatnya ganti semua."

"Jadi yang jadi masalah menurut saya seharusnya siapapun yang jadi pimpinan negara ini harusnya membikin kebijakannya ya sesuai dengan termnya."

Baca juga: Whoosh Jadi Polemik, COO Danantara: Penyelesaian Utang Kereta Cepat Bukan Hal yang Sulit

"Kalau termnya 5 tahun ya sudah 5 tahun. Kalau misalnya dua periode 10 tahun," kata Teguh dalam Program 'On Focus' di kanal YouTube Tribunnews.com, Kamis (23/10/2025).

Teguh kemudian berkaca dari masalah proyek kereta cepat Whoosh yang dibangun di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Kini terungkap bahwa proyek Whoosh ini memiliki masalah dengan membengkaknya utang hingga ratusan triliun rupiah.

Ketika kini Presiden RI sudah berganti ke Prabowo Subianto, bisa saja Prabowo memiliki pemikiran yang berbeda dengan Jokowi terkait proyek ini dan berujung pada munculnya persoalan baru.