Ringkasan Berita:

• Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual bertema “Penyusunan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Dashboard Data Terintegrasi”.
• Kegiatan ini merupakan bagian dari pengembangan inisiatif BSKDN Satu Data.
• Tujuan utama forum adalah memperkuat arah transformasi digital birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efisien, terpadu, dan berbasis data.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual bertema 'Penyusunan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Dashboard Data Terintegrasi' sebagai bagian dari pengembangan inisiatif BSKDN Satu Data.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat arah transformasi digital di lingkungan internal lembaga, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, terpadu, dan berbasis data.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, dalam sambutannya menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar bagi birokrasi modern agar tetap relevan, efektif, dan dipercaya publik.

Baca juga: Kemendagri Verifikasi Data APBD Mengendap Rp234 Triliun, Siap Mediasi Purbaya dan Para Kepala Daerah

“Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya kita bersama dalam membangun birokrasi modern yang berbasis data, terintegrasi, dan digital. Melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita berupaya mewujudkan pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga cerdas dalam menggunakan data untuk mendukung kebijakan publik,” ujar Yusharto, Jumat (24/10/2025).

Ia menambahkan bahwa penyusunan peta jalan dan pengembangan dashboard data terintegrasi merupakan dua langkah konkret yang saling melengkapi.

Peta jalan akan menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan pelaksanaan transformasi digital, mulai dari penguatan tata kelola dan sistem informasi hingga peningkatan kompetensi aparatur.

Sementara itu, dashboard data terintegrasi akan menjadi fondasi pengelolaan data internal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan analisis data yang akurat.

“Dashboard ini tidak hanya menampilkan data, tetapi menjadi alat analisis strategis bagi pimpinan dalam memantau kinerja kebijakan, memetakan isu-isu prioritas, dan mengarahkan pengambilan keputusan yang cepat serta tepat,” tambahnya.

Dalam sesi pemaparan, Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Rudiarto Sumarwono, menyampaikan landasan konseptual sistem pemerintahan berbasis elektronik dan transformasi pemerintahan digital menuju tata kelola cerdas berbasis kecerdasan buatan dan era singularitas.

Baca juga: Kemendagri: Bukan Karena Kesadaran Politik, Orang Datang ke TPS Karena Politik Uang

Ia menilai bahwa keunggulan pemerintahan digital terletak pada efisiensi dan aksesibilitas, sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara.

“Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri memiliki potensi besar menjadi pelopor kebijakan berbasis bukti. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan saat ini dengan cara lama, melainkan dengan pengetahuan baru dan inovasi yang terdepan,” tutup Rudiarto.