Cuma Butuh 3 Bulan Buat Prabowo Luluhkan Budi Arie agar Mau Gabung Gerindra

"Sebagai pembantu Presiden Prabowo, saya tegak lurus dengan perintah dan arahan presiden," katanya pada 24 Juli 2025.

Kala itu Budi Arie mengaku ingin fokus mengurus rakyat bersama jajaran Kementerian Koperasi yang masih dipimpinnya.

"Saat ini saya dan segenap jajaran di kementerian Koperasi sedang fokus ngurus rakyat. Fokus agar program Kopdes/Kelurahan Merah Putih ini bisa memberi dampak bagi masyarakat," ujarnya.

Dia juga menegaskan bakal mendukung partai yang mengurusi rakyat.

"Saya ikut perintah Presiden saja. Partai Politik yang setia di garis rakyat pasti saya dukung," tambahnya.

Selain Gerindra, Kader Projo juga Diajak Gabung ke PSI

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, mengungkapkan adanya ajakan bagi kader Projo untuk bergabung ke PSI.

Kendati demikian, dia tidak menampik adanya ajakan dari partai selain PSI untuk bergabung, termasuk Partai Gerindra.

"Tapi jujur kami akui, kader-kader Projo di bawah, oleh teman-teman PSI untuk diajak gabung secara orang-perorangan. Demikian juga ada juga (ajakan) dari partai-partai lain seperti Gerindra, di Golkar," katanya dalam wawancara eksklusif di YouTube Tribunnews pada Jumat (31/11/2025) lalu.

Di sisi lain, Freddy juga mengatakan adanya syarat dari Jokowi jika Projo memang berujung menjadi parpol yaitu ingin agar nantinya menjadi partai 'Super Tbk.

Lebih jauh, Freddy mengatakan 'partai Super Tbk' yang dimaksud Jokowi yakni adanya transparansi hingga ketua umum harus dipilih oleh seluruh anggota.

"Kalau memang saya harus berpartai, saya tidak mau partai yang saya ada, saya bangun, seperti partai-partai konvensional."

"Saya mau itu harus menjadi partai Super Terbuka yaitu dari sisi transparansi lalu ketua umumnya dipilih oleh seluruh anggota partai," kata Freddy menirukan perkataan Jokowi.

Baca juga: Budi Arie Sebut Projo Akan Dukung Partai Gerindra, Ini Kata Dasco

Tak sampai di situ, dari sisi operasional, Jokowi juga ingin agar Projo tidak membangun kantor-kantor, tetapi cukup aktif terkait kepengurusannya secara online.

Freddy menuturkan langkah tersebut diinginkan Jokowi demi menghemat operasional Projo.

Jokowi, kata Freddy, khawatir jika operasional Projo membengkak ketika menjadi partai, maka para kader akan mencari cara untuk menutupi biayanya melalui korupsi.

"Memungkinkan tidak, kantor-kantor itu dibuat secara online karena diskusinya demi menghemat operasional partai."

"Karena kalau partai-partai konvensional, maka akan terjebak kembali dengan hal yang sama yaitu biaya operasional besar. Lalu nanti akan terjebak mencari anggaran-anggaran dari APBN," jelasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Chaerul Umam/Reza Deni)