TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kasus menunjukkan anak-anak kerap terseret dalam aksi demonstrasi tanpa benar-benar memahami risikonya. 

Ada yang ikut karena ajakan teman, ada pula yang dibujuk dengan dalih menonton konser musik atau pertandingan sepak bola, namun justru diturunkan di lokasi aksi.

Fenomena ini menjadi sorotan utama dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum” yang digelar Polri di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menegaskan, pendekatan berperspektif perlindungan anak harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses hukum.

“Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial,” ujar Arifatul.

Ia menambahkan, keterlibatan anak dalam aksi massa sering kali membuat orang tua terkejut dan khawatir ketika anak mereka harus berhadapan dengan proses hukum.

Meski demikian, pemerintah bersama Polri dan lembaga terkait memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. 

Baca juga: Polisi: 332 Anak Terlibat Aksi Unjuk Rasa Berujung Ricuh Ternyata Dibujuk Ikut Nonton Konser Musik

Anak-anak yang tengah menjalani proses hukum, kata Arifatul, tetap bisa melanjutkan pendidikan secara daring.

FGD ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk mencegah keterlibatan anak dalam situasi berisiko sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak mereka.

“Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama,” tegas Arifatul.

Dari forum ini, diharapkan lahir rekomendasi konkret untuk memperkuat perlindungan anak, khususnya mereka yang tanpa sadar terseret dalam situasi hukum akibat aksi massa.