Ringkasan Berita:

• LBH Pers kritik keras wacana gelar pahlawan untuk Soeharto.
• Pembredelan Tempo, Detik, Editor disebut bukti represi Orde Baru.
• Gelar pahlawan dinilai bisa bungkam kritik dan ancam demokrasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengkritisi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. 

Menurut LBH Pers, wacana tersebut mengabaikan sejarah kelam pembungkaman pers di masa Orde Baru dan berisiko mengancam kebebasan berekspresi di masa kini.

Direktur LBH Pers, Mustafa Layong, menyatakan bahwa di bawah kekuasaan Soeharto, pers kehilangan kebebasannya karena dikontrol ketat oleh negara.

Ia menyebut banyak media dibungkam, aktivis ditangkap, dan hukum digunakan sebagai alat represi terhadap kebebasan informasi.

“Banyak media dibungkam, aktivis ditangkap, dan hukum digunakan untuk menekan media. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dihapus,” kata Mustafa dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Mustafa mencontohkan aturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang memungkinkan pemerintah mencabut izin media kapan saja dengan alasan “mengganggu stabilitas”.

Ia menyebut pembredelan terhadap media seperti Tempo, Detik, dan Editor pada 21 Juni 1994 sebagai bukti nyata cengkeraman negara atas pers.

“Tempo, Detik, Editor, dan banyak media lainnya dibredel. Undang-undang pers waktu itu memberi cengkeraman penuh kepada pemerintah,” ujarnya.

Baca juga: Berpayung Hitam di Kemenbud, Bedjo Ungkap Luka Tragedi 1965: Saya Nomor 7009

Menurutnya, langkah pemerintah yang mempertimbangkan Soeharto sebagai pahlawan nasional bertentangan dengan semangat reformasi 1998, yang memperjuangkan kebebasan pers dan penghapusan kontrol negara terhadap media.

“Bagaimana mungkin orang yang membungkam pers dijadikan pahlawan? Itu sama saja menampar perjuangan jurnalis dan masyarakat sipil yang berkorban untuk kebebasan,” tegas Mustafa.

Ia juga menyoroti potensi dampak hukum dari gelar tersebut.

Menurutnya, jika Soeharto resmi menjadi pahlawan nasional, kritik terhadapnya bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap simbol negara.

“Kalau Soeharto disebut pahlawan, nanti mengkritiknya bisa dianggap menghina pahlawan nasional. Ini berbahaya bagi demokrasi dan kebebasan pers,” ujarnya.

LBH Pers menilai wacana tersebut tidak hanya berisiko memutarbalikkan sejarah, tetapi juga membuka ruang bagi pembatasan ekspresi di masa depan.

Mereka menyerukan agar penghargaan negara tidak diberikan kepada figur yang memiliki rekam jejak represi terhadap kebebasan sipil.