Menkeu Purbaya Duga Ada Kesalahan Kebijakan Dalam Pengoperasian Bandara IMIP

Ringkasan Berita:

• Purbaya duga ada kesalahan kebijakan dalam pengelolaan bandara IMIP
• Heran tidak ada petugas imigrasi atau bea cukai di bandara IMIP
• Tak jelaskan pasti soal kesalahan kebijakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menduga ada kesalahan kebijakan dari pemerintah sebelum akhirnya Bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, beroperasi.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya setelah rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (27/11/2025).

Purbaya menyebut demikian lantaran dirinya merasa heran soal tidak adanya petugas Imigrasi atau Bea Cukai di bandara tersebut.

"Cuma saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi ya sama bea cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki," kata Purbaya.

Padahal fungsi dan tugas imigrasi serta bea cukai merupakan hal penting.

Keduanya berperan untuk melakukan filtrasi terhadap barang atau orang yang keluar masuk kawasan.

Baca juga: Pengamat Soroti Keberadaan Bandara IMIP, Pemerintah Harus Jaga Kedaulatan Negara

Meski begitu, Purbaya tidak menjelaskan secara detail soal kesalahan apa yang dimaksudnya itu.

Lantaran, dirinya baru masuk di pemerintahan saat ini dan tidak terlihat langsung dalam pembuatan kebijakan di bandara IMIP tersebut.

Baca juga: Menkeu Purbaya Siap Tempatkan Petugas Bea Cukai di Bandara IMIP Morowali Jika Ada Perintah

"Saya nggak tahu, saya kan baru masuk. Saya pikir dulu sih ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk ke sana," ucap Purbaya.

Diungkap Menhan

Baru-baru ini terungkap keberadaan bandara yang beroperasi di dalam komplek PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulteng. 

Adapun temuan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin usai meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11).

Kata Menhan, bandara tersebut tidak memiliki perangkat negara, baik Bea Cukai maupun Imigrasi.

Atas hal itu, dia menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara itu sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan, bahkan bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. 

"Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional," kata Sjafrie di Morowalo, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

Menyikapi hal ini, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memberikan respons.