Hal ini berpotensi merusak iklim investasi jangka panjang jika isu kedaulatan tidak ditangani secara transparan, tegas, dan sistemik.

 “Oleh karena itu kami mendesak agar masalah ini segara diselesaikan secara komprehensif agar tidak menjadi spekulasi liar yang merugikan negara secara sosial, politik, dan ekonomi,” pungkasnya.

Bermula dari Menteri Pertahanan

Isu mengenai absennya perangkat negara di fasilitas tersebut sebelumnya diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Seusai meninjau latihan TNI di Morowali pada 20 November 2025 lalu, Menhan menyebut kondisi bandara IMIP sebagai suatu anomali yang dapat mengganggu kedaulatan dan stabilitas ekonomi.

Kata Menhan, bandara ini tidak memiliki perangkat negara, baik Bea Cukai maupun Imigrasi.

Ia bahkan memerintahkan pengerahan TNI untuk menjaga lokasi tersebut dan meminta Gubernur Sulteng turut mengawasi.