Prabowo Harus Segera Evaluasi Kinerja Kemenhut Buntut Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera

Ringkasan Berita:

• Menhut Raja Juli Antoni akan dipanggil DPR RI
• Ditemukan kayu gelondongan terbawa banjir Sumatera 
• Harus ada investigasi terkait dugaan illegal logging

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon di wilayah hulu diduga kuat menjadi pemicu bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Dugaan tersebut diperkuat dengan temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang menumpuk di berbagai daerah Sumatera Utara, termasuk di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat.

Seperti banjir bandang di Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang terjadi Selasa (25/11/2025).

Di wilayah tersebut ada lima desa yang terdampak sangat parah, bahkan rata dengan tanah akibat hantaman air yang besar yang membawa kayu-kayu gelondongan.

Desa-desa yang terdampak parah tersebut di antaranya Desa Huta Godang, Desa Garoga, Desa Aek Ngadol, Desa Batu Horing, dan Desa Sitinjak.

Akibat banjir bandang pada 25 November 2025 yang menghantam Tapanuli Selatan, 4.661 jiwa mengungsi yang tersebar di 12 kecamatan.

Baca juga: Komisi IV DPR Bakal Panggil Menhut Raja Juli Antoni Terkait Kayu Gelondongan Terbawa Banjir Sumatera

Selain itu, dilaporkan 46 orang meninggal dunia, 52 orang hilang, dan 38 warga terluka akibat banjir bandang di Tapanuli Selatan.

Ternyata di wilayah Tapanuli Selatan, bukan kali pertama banjir bandang terjadi. Pada 24 November 2024, daerah tersebut pun sempat dihantam banjir bandang yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia.

Saat itu, kayu-kayu besar dari hulu yang terbawa air bah menghantam dua desa di wilayah Sipange Siunjam.

Berselang satu bulan, pada Desember 2024 giliran wilayah Tano Tombangan diterjang banjir bandang. Persis seperti di Sipange Siunjam, banjir membawa kayu-kayu gelondongan.

Baca juga: Bantu Korban Banjir, BRI Peduli Kirimkan Sembako hingga Obat-obatan untuk Warga Terdampak di Sumatra

Kerusakan alam yang memicu bencana tersebut sudah diendus sejak lama.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pun mengajukan rehabilitasi rekonstruksi dan pada Juli 2025 Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan menghentikan sementara izin Pengelolaan Hak Atas Tanah (PHAT) kerja sama korporasi dengan masyarakat setempat untuk mengambil kayu.

Namun, belakangan pada Oktober 2025, izin tersebut dibuka kembali.

Hingga akhirnya Pemkab Tapsel pun melayangkan surat pada 14 November 2025 ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut yang berisi usulan untuk menghentikan aktivitas penebangan hutan.

Tentu saja ini menjadi pertanyaan besar, kenapa Kementerian Kehutanan kembali memberi izin kepada korporasi melakukan penebangan pohon. Padahal di wilayah Tapanuli Selatan sudah beberapa kali terjadi bencana akibat kerusakan lingkungan.

Tingkat Deforestasi Terparah