Pakar: Banjir Sumatra Bukan Sekadar karena Cuaca atau Takdir, tapi Juga Keserakahan Manusia
Peneliti Sosial Kemasyarakatan menilai ada campur tangan ulah manusia dalam persoalan banjir yang terjadi di Sumatera, akhir November 2025 ini.
Penulis:
Galuh Widya Wardani
Editor:
Febri Prasetyo
Ringkasan Berita:
- Peneliti Sosial Kemasyarakatan (Litmas), Dr Muhammad Nasir, menilai banjir Sumatera terjadi karena ada campur tangan dari manusia
- Bencana kali ini merupakan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan pemerintah yang abai dan permisif
- Untuk itu, diperlukan peran serta seluruh masyarakat untuk mencegah keserakahan atau kezaliman manusia
TRIBUNNEWS.COM - Pakar atau peneliti sosial kemasyarakatan (litmas) Dr. Muhammad Nasir ikut mengomentari persoalan banjir yang terjadi di Sumatra akhir November 2025 ini.
Menurutnya, banjir Sumatra terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan juga ada campur tangan ulah manusia.
Fenomena terapungnya balok-balok kayu hasil dari penebangan ilegal ini juga ikut memberikan sumbangsih atas terjadinya bencana ini.
"Banjir Sumatera bukan sekadar curah hujan. Ia adalah akumulasi pilihan manusia yang berpihak pada keuntungan, bukan keadilan sosial."
"Saat hutan ditebang, akar hilang bukan hanya dari tanah, tetapi dari hati, kepedulian, kepekaan, dan rasa berbagi," kata Muhammad Nasir dilansir dari Serambinews.com, Selasa (2/12/2025).
Alhasil, kerusakan alam pun terjadi, banjir di mana-mana.
Pendapat ini senada dengan apa yang disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh Ahmad Solihin.
Ia mengatakan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) bukanlah sesuatu yang alamiah melainkan lahir dari kebijakan pemerintah.
"Banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras, bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia," kata Ahmad Solihin, Senin (1/12/2025).
Solihin menjelaskan bencana kali ini merupakan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan pemerintah yang abai dan permisif.
"Sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, hingga pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dibiarkan merajalela. Pemerintah gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran, justru terpaku pada solusi tambal sulam di hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai," katanya.
Baca juga: Wamensos Agus Jabo Tinjau Lokasi Banjir Bandang Aceh Tenggara, Pastikan Bantuan Darurat Tersalurkan
Melansir Serambinews, per Senin (1/12/2025) malam tadi, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara terus bertambah dan kini mencapai 81 orang.
Sementara itu, 90 warga lainnya masih hilang Senin (1/12/2025) malam.
Situasi darurat ini cukup mengkhawatirka sebab banjir berlangsung selama lima hari akibat dipicu cuaca ekstrem, tingginya curah hujan, dan kedangkalan sungai, diperparah dengan jebolnya beberapa tanggul dan tebing sungai di Kecamatan Samudera, Nibong, Lhoksukon, dan Langkahan.
Air penuh penyebab banjir juga diketahui meluap sampai ke Krueng Keureuto, Krueng Ajo, Krueng Nisam, Krueng Jambo Aye, dan Krueng Sawang.
Baca tanpa iklan