Ringkasan Berita:

• Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menyerap aspirasi publik dari masyarakat
• Kali ini Tim Reformasi Kepolisian menggelar audiensi dengan koalisi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang penegakan hukum.
• Tim Advokat Anti-Premanisme (Tumpas) yang hadir dalam audiensi menyoroti budaya koruptif di tubuh Polri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Advokat Anti-Premanisme (Tumpas), Saor Siagian, menyoroti budaya koruptif di tubuh Polri dalam audiensi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (2/11/2025). 

Saor menegaskan bahwa motivasi sebagian calon anggota Polri kini bergeser jauh dari semangat pelayanan publik.

Ia mengatakan budaya ini muncul sejak proses pendidikan hingga praktik di lapangan.

“Orang mau jadi polisi ini sekarang gimana cepat kaya,” ujar Saor.

Ia mencontohkan praktik-praktik pemerasan yang kerap ditemui dalam pendampingan kasus, termasuk kasus mantan Kasat Serse Polres Jakarta Selatan hingga pemerasan oleh Direktur Narkoba saat konser internasional di Kemayoran.

Saor juga menyinggung lambatnya penanganan kasus besar seperti dugaan pemerasan Firli Bahuri, yang menurutnya memperlihatkan kuatnya solidaritas internal untuk melindungi pelanggar hukum.

“Solidaritas melindungi teman-teman yang melakukan pelanggaran hukum itu sangat menonjol,” katanya.

Menurut Tumpas, reformasi budaya internal Polri tidak membutuhkan revisi undang-undang.

Akan tetapi perubahan serius pada kultur organisasi mulai dari pendidikan, rekrutmen, hingga pengawasan disiplin.

Saor menegaskan bahwa Kapolri mendatang harus dipilih dari figur yang benar-benar bersih.

“Harus mencari orang yang bisa mengembalikan Polri ke khittah melayani publik, bukan mengejar kekayaan,” pungkasnya.

Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri

Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah lembaga non-struktural yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 7 November 2025 untuk mempercepat reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola Polri.

Komisi ini diketuai oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dan beranggotakan 10 tokoh nasional.

Komisi ini dibentuk karena reformasi Polri dinilai berjalan lambat dan perlu dipacu.

Tugasnya antara lain menyerap aspirasi publik dari masyarakat dari masyarakat sipil, sejarawan, ormas, lembaga penelitian, hingga internal Polri.

Dan merumuskan rekomendasi komprehensif  dalam waktu 3 bulan kerja.