TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan Purba, menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi kemunduran demokrasi. 

Dalam peringatan 25 tahun Yayasan Tifa, ia menyerukan agar masyarakat sipil kembali menyalakan api reformasi yang kian meredup.

“Kami melihat sistem yang pernah berlangsung di era Orde Baru tampaknya kembali. Kita sedang mengalami regresi demokrasi, berada di titik balik, dan gagal mempertahankan nyala api Reformasi,” ujar Oslan dalam diskusi nasional bertajuk “Pergerakan dan Ketahanan Masyarakat Sipil dalam Neo-otoritarianisme di Indonesia”.

Acara ini menjadi bagian dari perayaan 25 tahun Yayasan Tifa dengan semangat #BersamaBerdaya. 

Oslan menekankan bahwa masyarakat sipil tidak cukup hanya bertahan, melainkan harus menyusun ulang strategi menghadapi ancaman baru.

“Ancaman hari ini tidak lagi berupa otoritarianisme kasar, melainkan operasi senyap yang menggerogoti kebebasan sedikit demi sedikit. Kita harus menemukan cara-cara baru untuk memperkuat ketahanan masyarakat sipil,” tegasnya.

Yayasan Tifa, yang lahir dari semangat reformasi 1998, kini melihat demokrasi Indonesia diserang secara halus. 

Ruang sipil mengecil perlahan, kritik direm lewat aturan yang tampak legal, pengawasan diperluas tanpa disadari publik, sementara kriminalisasi atas nama ketertiban kembali menjadi pola lama.

Baca juga: Bertemu Tim Reformasi Polri, Tumpas Soroti Budaya Internal Polri

Pandangan Oslan diperkuat oleh akademisi Fakultas Hukum UGM, Herlambang Perdana Wiratraman, yang menilai warisan Orde Baru tidak pernah benar-benar hilang. 

“Impunitas tidak pernah diselesaikan. Pelanggaran HAM masa lalu dan infrastruktur politik tidak bergeser secara dominan,” katanya.

Ketua Jaringan Jaga Deca, Fatrisia Ain, menambahkan bahwa represi paling keras justru dialami kelompok akar rumput: petani dikriminalisasi, perempuan desa diintimidasi, dan komunitas adat ditekan ketika hak mereka berbenturan dengan kepentingan modal. 

“Sawit lebih banyak dimiliki pengusaha, negara sudah jadi korporasi,” ujarnya.

Sementara itu, aktivis muda HAM Eno Liska menyoroti peran generasi muda yang memanfaatkan teknologi untuk melawan kemunduran demokrasi. 

“Aksi-aksi besar seperti Darurat Demokrasi, Indonesia Gelap, dan aksi Agustus lalu digerakkan lewat mobilisasi mulut ke mulut via teknologi. Namun, bentuk gerakan masih terus dicari. Satu-satunya yang menyelamatkan kita hari ini adalah solidaritas,” katanya.

Yayasan Tifa menegaskan, serangan terhadap demokrasi kini hadir bukan dalam bentuk larangan keras, melainkan ketakutan yang membuat orang memilih diam: jurnalis menghindari liputan sensitif, warga enggan bersuara, dan komunitas kecil berjuang sendiri.

Di usia ke-25, Yayasan Tifa menyerukan pentingnya menjaga masyarakat terbuka sebagai ekosistem hidup yang rapuh bila tidak dijaga. 

Demokrasi, kata Oslan, tidak cukup dipertahankan di atas kertas. 

Ia harus diperkuat melalui solidaritas, keberanian untuk bersuara, dan kerja bersama agar kritik tetap mungkin, ruang sipil tetap terbuka, dan kekuasaan terus diawasi oleh warganya.