DPR Minta Komdigi Update Pemerintah Tangani Bencana Sumatra: Ada yang Sumbang Rp10 M, Paling Berjasa

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya meminta Komdigi menyampaikan informasi terkait penanganan bencana Sumatra oleh pemerintah.
• Hal ini demi melawan narasi dari pihak yang dianggap DPR sebagai yang paling berjasa dalam penanganan korban terdampak.
• Para pihak tersebut menganggap pemerintah tidak melakukan apapun dalam penanganan bencana.
• Selain itu, Endipat juga menyebut ada orang yang menyindir pemerintah setelah sudah melakukan donasi sebesar Rp10 miliar.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk turut memberikan informasi penanganan oleh pemerintah terkait bencana banjir di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut).

Endipat mengungkapkan hal itu diperlukan demi melakukan 'perlawanan' terhadap pihak yang merasa telah berjasa dalam penanganan terhadap korban terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut.

Mulanya, dia mengatakan bahwa adanya informasi terkait Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penanaman kembali atau reboisasi tidak pernah sampai ke masyarakat.

Hal ini, sambungnya, membuat Kemenhut dinilai masyarakat tidak pernah melakukan kebijakan strategis.

Sehingga, Endipat menganggap Komdigi perlu untuk membantu berbagai kementerian seperti Kemenhut untuk menginformasikan terkait capaian yang telah dilakukan.

"Sebagai contoh, kami mendengar, sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon besar-besaran. Tetapi kan itu tidak pernah sampai ke telingan teman-teman, ke orang bawah."

"Sehingga selalu Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan dimacam-macamin lah Bu (Meutya Hafid). Padahal mereka sudah melakukan banyak hal," katanya dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Komunikasi Digital (Menkodigi), Meutya Hafid di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

Baca juga: 4 Gajah Dikerahkan Bersihkan Material Kayu Pasca-bencana Banjir di Pidie Jaya Aceh

Selain Kemenhut, Endipat juga menyebut nasib serupa juga dirasakan oleh Polri.

Dari contoh tersebut, ia meminta agar Komdigi turut menginformasikan terkait apa yang sudah dilakukan pemerintah.

Salah satunya, soal penanganan bencana yang terjadi di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Dia mengungkapkan hal ini diperlukan semata-mata demi 'melawan' pihak yang mengaku paling berjasa terkait penanganan bencana di Sumatra.

"Jadi kami mohon ibu fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu."

"Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling Aceh, Sumatra, dan lain-lain itu," ujar Endipat.

Dia menyebut ada pihak yang baru sekali datang ke lokasi bencana di Sumatra, tetapi mengeklaim paling berjasa dibanding pemerintah.

Endipat juga mengatakan pihak tersebut turut menuding pemerintah tidak melakukan apa-apa dalam penanganan bencana di Sumatra.

"Ada orang yang cuma datang sekali, seolah bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir sejak awal. Ada orang baru datang bikin satu posko, ngomong pemerintah nggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko," katanya.