"Kita tunggu jadwal revisi UU Pemilu (kodifikasi dari tiga UU, yakni UU Pilpres; UU Penyelenggara Pemilu; UU Pemilihan Anggota DPR, DPD; DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota)," imbuhnya.

Soal Koalisi Permanen, Puan: Urusan Politik Masih Jauh

Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani enggan menanggapi usulan terkait pembentukan koalisi permanen.

Menurutnya, Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2029 masih terlalu jauh untuk dibicarakan.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam konferensi pers di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

"Urusan politik masih jauh," kata Puan.

Puan mengungkapkan ingin fokus menangani bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) lebih dulu.

"Sekarang kita masih berduka karena musibah sedang melanda saudara-saudara kita di Aceh, di Sumut, di Sumbar. Jadi lebih baik kita sama-sama berdoa dulu. Kemudian menyelesaikan permasalahan bencana ini," ucap dia.

Puan mengatakan, politik bisa diurus belakangan setelah situasi kembali normal.

"Jadi kita bicarakan setelah kondisi dan situasi Indonesia kembali normal. Semuanya aman dan saudara kita pulih dan Indonesia normal lagi," kata Puan.

Bahlil Usul Pembentukan Koalisi Permanen

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan pembentukan koalisi permanen di hadapan Presiden Prabowo Subianto. 

Hal itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam. 

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara itu.

Usulan koalisi permanen, kata Bahlil Lahadalia, untuk mewujudkan stabilitas politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Jangan koalisi on-off, on-off. Jangan koalisi in-out. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang," kata Bahlil.