Ringkasan Berita:

• BP Taskin menggelar kegiatan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta.
• Kegiatan ini untuk menyatukan langkah lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam memastikan program-program penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu dan efektif. 
• Kegiatan sinergi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dan menjadi implementasi langsung Perpres Nomor 163 Tahun 2024.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) terus memperkuat peran koordinatifnya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan nasional dengan menggelar kegiatan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta.

Kegiatan yang menjadi implementasi langsung Perpres Nomor 163 Tahun 2024 ini mengangkat tema “Dari Sinergi Lahir Solusi” dengan fokus menyatukan langkah lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memastikan program-program penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu dan efektif. 

Baca juga: Kemenag Pastikan Lembaga Zakat Bantu Pemerintah Menekan Tingkat Kemiskinan 

Melalui sinergi tersebut, pemerintah mendorong perluasan akses masyarakat miskin terhadap pangan bergizi, pendidikan, kesehatan, dan dukungan ekonomi produktif.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan, percepatan pengentasan kemiskinan membutuhkan desain kebijakan yang menyatu, bukan terpisah-pisah.

“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Kemiskinan adalah persoalan kompleks, yang hanya bisa kita atasi melalui kekompakan nasional,” kata Budiman dikutip Jumat, 12 Desember 2025.

Menurutnya, BP Taskin dibentuk dengan mandat khusus untuk memastikan seluruh program pemerintah bergerak dalam satu arah, terukur, dan berdampak langsung.

Tugasnya untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah—baik dari pusat maupun daerah—saling terhubung, saling menguatkan, dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Budiman juga menyampaikan, agenda ini bukan hanya koordinasi administratif, melainkan gerakan nasional melibatkan banyak pihak.

“Kami ingin menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekadar program, tetapi misi bangsa. Dengan bekerja bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata bagi keluarga-keluarga yang selama ini terjebak dalam kerentanan sosial dan ekonomi,” kata Budiman.

Kegiatan sinergi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko PM, Kemenag, Kementan, KKP, Bappenas, Kemensos, Kemen UMKM, Kemenkes, BKKBN, Kemen ESDM, Kemenaker, Kemenhan, Kemenkop, BAZNAS, LAN, Perum Perhutani, BWI, dan YGSN.

Setiap instansi membawa program intervensi masing-masing, yang kemudian diselaraskan dalam satu platform kolaborasi nasional.

Beberapa program yang disalurkan dalam kegiatan ini mencakup reaktivasi PBI Non-Aktif, KIP Kuliah, PIP Madrasah, Inkubasi Wakaf Produktif, Prisma Umat, bantuan unggas dan benih pangan, bantuan benih ikan, program pangan bergizi, santunan bagi anak yatim dan lansia tunggal, hingga bantuan sosial berupa jamban, bedah rumah, dan subsidi listrik untuk keluarga miskin.

Selain itu, tersedia pula layanan cek kesehatan gratis, bantuan tablet pembelajaran, pelatihan vokasi, pemagangan, TNI Manunggal Masuk Desa, serta program Akademi Pengentasan Kemiskinan.

"Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi agenda prioritas Presiden Prabowo yang menargetkan penurunan kemiskinan dari 8,47 persen pada 2025 menjadi 4,5% pada 2029. Target tersebut hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga secara konsisten setiap tahun," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Hadapi Tantangan Ketidaktepatan Data dan Ego Sektoral dalam Pengentasan Kemiskinan